Madika, Batam – Realisasi penerimaan pajak air permukaan di Provinsi Kepulauan Riau yang belum mencapai target menjadi salah satu materi pembahasan Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah saat berkunjung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Riau, Kamis (5/11/2026).

Dalam pertemuan di Graha Kepri Bapenda Kepulauan Riau, Batam, rombongan Komisi II DPRD Sulteng memperoleh informasi mengenai realisasi penerimaan pajak daerah, termasuk kendala dalam pemungutan sejumlah jenis pajak.

Salah satu yang dibahas adalah pajak air permukaan. Pajak tersebut memiliki target penerimaan sebesar Rp1 miliar, tetapi realisasinya belum mencapai target.

Selain itu, pemungutan pajak kendaraan di atas air belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya regulasi yang mengatur mekanisme pemungutannya.

BACA JUGA  DPRD Sulteng: Harkitnas Jadi Momentum Perkuat Persatuan dan Nasionalisme

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, S.E., didampingi Sekretaris Komisi II Ronald Gulla, S.T., serta anggota Komisi II, yakni Rachmat Syah Tawainella, S.H., M.M., Dr. Vera R. Mastura, S.Sos., M.Si., Dra. Marlelah, M.Si., Rauf, dan Asrullah.

Rombongan diterima Kepala Bidang Pengembangan Bapenda Kepulauan Riau, Suryani, bersama sejumlah pejabat bidang pengawasan, penagihan, pendapatan, dan sistem informasi.

Selain persoalan pajak air permukaan dan kendaraan di atas air, pertemuan tersebut juga membahas pengelolaan pajak di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

Pembahasan mencakup ketentuan khusus terkait fasilitas perpajakan kendaraan bermotor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pembatasan kendaraan yang dibawa keluar dari wilayah FTZ.

BACA JUGA  Sekretariat DPRD Sulteng Sosialisasikan Pokir DPRD Tahun 2025 Melalui Aplikasi SIPD-RI

Komisi II DPRD Sulteng juga memperoleh informasi mengenai kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian insentif dan pemutihan pajak, penghapusan denda, serta program Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berbagai informasi tersebut menjadi bahan referensi bagi Komisi II DPRD Sulteng dalam mempelajari pengelolaan pendapatan daerah, termasuk strategi pengawasan dan penagihan pajak.

Melalui koordinasi antardaerah tersebut, Komisi II DPRD Sulteng berharap memperoleh masukan untuk mendorong optimalisasi sumber-sumber PAD sesuai kebutuhan dan kondisi Sulawesi Tengah.