Madika, Jakarta – Luas wilayah Sulawesi Tengah yang mencakup 13 kabupaten/kota menjadi salah satu pertimbangan DPRD Sulteng dalam mendorong penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak agar menjangkau masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa.

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu isu yang dibahas dalam kegiatan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) Luar Daerah Komisi IV DPRD Sulteng dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Dalam koordinasi tersebut, DPRD Sulteng menyoroti pentingnya sistem pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah dengan karakteristik geografis berbeda.

Selain itu, penguatan layanan pengaduan dan pendampingan korban kekerasan juga menjadi perhatian. Layanan tersebut dinilai penting untuk mendukung penanganan berbagai persoalan yang dialami perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi anak, serta perkawinan usia anak.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sulteng Apresiasi Muhammadiyah Pilih Palu sebagai Tuan Rumah Tanwir

Korkom dipimpin Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, dengan Ketua Komisi IV H. Hidayat Pakamundi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Sulteng H. Syarifuddin Hafid, S.H., dan Wakil Ketua III H. Ambo Dalle, S.Ag., S.H.

Sejumlah anggota Komisi IV yang hadir antara lain Baharuddin Sapi’i, S.P., Dr. Awaluddin, M.AP., Aristan, S.Pt., Rahmawati M. Nur, S.Ag., M.H., dan Martinus, serta tenaga ahli komisi.

Selain layanan perlindungan, pembahasan juga mencakup penguatan peran keluarga dalam mencegah persoalan sosial, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan lingkungan tumbuh kembang yang layak.

BACA JUGA  Komisi IV DPRD Sulteng Terima Kunjungan DPRD Bangkep Bahas Kuota PBI-Jamkesda

DPRD Sulteng memandang penanganan persoalan perempuan dan anak membutuhkan penguatan kelembagaan serta koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, tanggung jawab perlindungan tidak hanya bertumpu pada satu organisasi perangkat daerah, tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pengalaman DKI Jakarta dalam membangun sistem pelayanan, mekanisme pengaduan, dan pendampingan korban diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperkuat layanan serupa di Sulawesi Tengah.

Hasil koordinasi tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan masukan bagi DPRD Sulteng dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, terutama untuk mendorong pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang lebih responsif dan menjangkau masyarakat secara luas.

BACA JUGA  Peran Penting Generasi Muda Mencegah Stunting