Ranperda Kesehatan hingga Pertanian Masuk Propemperda Sulteng 2027
Madika, Palu – Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 memuat delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar daftar kumulatif terbuka.
Delapan Ranperda tersebut terdiri atas lima Ranperda prakarsa DPRD dan tiga Ranperda prakarsa Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat tiga Ranperda dalam daftar kumulatif terbuka yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Agenda legislasi daerah tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Propemperda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 yang berlangsung di Sriti Convention Hall, Palu, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Sulteng melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan itu menghadirkan Pimpinan Bapemperda DPRD Sulteng, Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA, serta sejumlah anggota DPRD dan pemangku kepentingan.
Dalam pemaparan yang disampaikan Mahfud Masuara, S.H., delapan Ranperda yang masuk Propemperda 2027 mencakup:
- Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
- Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- Penyelenggaraan Pertanian.
- Tata Kelola Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Bantuan Hukum.
- Perlindungan Masyarakat dan Keluarga dalam Pencegahan dan Penanganan Perilaku Seksual.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Sementara itu, tiga Ranperda dalam daftar kumulatif terbuka berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam sosialisasi tersebut, Tenaga Ahli Bapemperda, Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H., juga menyampaikan materi Analisis Kebutuhan Perda (AKP).
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap usulan Ranperda memiliki dasar kewenangan yang jelas, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.
Penyusunan Propemperda juga perlu melalui identifikasi dan analisis kebutuhan, antara lain dengan menjaring aspirasi masyarakat melalui kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik, dan wawancara.
Sesi diskusi kemudian menghasilkan sejumlah masukan dari peserta. Beberapa di antaranya menyangkut perlindungan kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional, pemberdayaan komoditas pertanian unggulan daerah, serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha muda.
Perwakilan PAPRI menyoroti perlindungan karya cipta dan kekayaan intelektual komunal. Adapun BRIDA Sulteng menyampaikan perkembangan pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk upaya perlindungan produk unggulan daerah seperti Durian Volcano.
Pimpinan Bapemperda, Sri Indraningsih Lalusu, menyampaikan bahwa setiap usulan Ranperda perlu dikaji berdasarkan urgensi, kewenangan daerah, dan manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, tidak semua usulan harus diterima tanpa melalui kajian.
Melalui sosialisasi tersebut, Bapemperda berharap penyusunan Propemperda 2027 dapat berlangsung lebih terarah dan partisipatif, dengan melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta masyarakat.