Madika, - Pemrov Sulteng melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) melaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), Selasa 2 Agustus 2022.

Ini dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk percepatan penurunan stunting di . Tujuan kegiatan sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting (RUNPASTI) yaitu guna meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk dalam percepatan penurunan stunting.

Kepala Dinas P2KB , Tuty Zarfiana, mengatakan prevalensi stunting per kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah dimana dari 13 Kab/Kota, Sigi menduduki peringkat tertinggi stunting yang disusul Moutong dan kabupaten lainnya.

“Dalam gerak cepat penurunan stunting menuju 11% pada tahun 2026, maka diperlukan spirit serta komitmen dan kebersamaan dalam melaksanakan kampanye edukasi publik. Hal ini harus segera dilakukan dalam rangka mewujudkan Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju,” ucapnya.

Tuty memaparkan rencana aksi yang telah dilakukan ataupun dan/atau akan dilakukan oleh TPPS Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga yaitu:

BACA JUGA  Uji Kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan

1. Dinas Kominfo :

• Akan meliput kegiatan kegiatan stunting melalui media massa dan media on line

• Soslialisasi pada kelompok perempuan dan masyarakat.

• Melakukan sosialisasi pada kelompok komunitas di kab tolitoli dan buol

• Kominfo bekerjasama dengan dinkes di kab buol dan tolis

2. Dinas Cipta Karya

• Telah melaksanakan kegiatan fisikpenanganan air bersih melalui Pansimas di kab Sigi dan Moutong (desa marantale dan sinei) , .

• Akan melajutkan identifikasi pada lokasi daerah stunting berdasarkan data tahun 2021 yang belum terlayani air bersih.

• Penganggaran: untuk anggaran secara langsung merupakan kewenangan di kabupaten. Untuk Provinsi hanya melakukan intervensi pada lokasi lintas daerah stunting.

• Diharapkan setiap kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan permintaan bantuan APBD yang tidak menjadi kewenangan di daerah.

3. Kanwil Kementerian Agama :

• Telah membuat MoU dengan BKKBN untuk kegiatan yg focus pada stunting. Kegiatan difokuskan pada KUA dan penyuluh agama untuk peningkatan kemampuan pengetahuan tentang stunting.

• Pelatihan tenaga KUA untuk Calon Pengantin.

BACA JUGA  Faizal: Dengan SIPD, APBD Akuntabel

4. Biro Kesra

• Telah melakukan sosialisasi di kab Tolitoli tentang indeks Kesejahteraan masyarakat termasuk didalamnya termasuk tentang stunting.

5. Dinas Kesehatan

• Promosi stunting melalui media

PKBI

• Mobile service penyuluhan dan sosialisasi Kesehatan reproduksi dan stunting ke sekolah di Kota .

• Membentuk di setiap desa masyarakat peduli stunting dan peningkatan kepesertaan akseptror keluarga berencana.

• Fokus kegiatan pada remaja dan kelompok sebaya untuk

6. Pusat Penelitian KB Untad

• Kegiatan KKN tematik stunting di Kabupaten yang akan dilanjutkan pada daerah yang kasus stunting tinggi

• Mengembangkan produk aplikasi untuk memperluas Kerjasama dengan Lembaga lain

• Melakukan upaya perubahan perilaku khususnya masalah pernikahan anak dengan pendekatan akademik melalui pemberian stimulus

• Mengedukasi masyarakat terkait perubahan perilaku dalam pencegahan stunting

7. Dikjar

• Sejak dilakukan orentasi di sekolah dikjar sesuai kewenangan berdasarkan UUD melakukan sosialisasi stunting dari sekolah berjumlah 400 an sudah dilakukan 10 kegiatan sosialisasi

• Terbatasnya akses petugas sosialiasi stunting sehingga belum bisa dilakukan semua

• Sosialisasi stunting kepada tenaga pendidik dan bidang kesiswaan

BACA JUGA  Staf Ahli Gubernur: Akar Permasalahan Stunting Pernikahan Dini

• Akan dilaksanakan modul tentang stunting bidang Pendidikan dengan mengundang tim untuk membuat modul tersebut yang kemudian modul akan disosialisasikan kepada bagian kemahasiswaan

• Menyosialisasikan stunting melalui media massa, poster dan banner

• Pemberian pehamanan kepada remaja tentang hubungan anemia dan stunting dengan bekerjasama dengan Dinkes

• Menganjurkan kepada Dinkes untuk HB secara rutin di sekolah2 untuk rencana intervensi stunting

• Anjuran untuk membuat KMS remaja untuk melihat pemantaun tumbuh kembang remaja yang dapat dijadiakan acuan untuk rencana intervensi stunting

Modul stunting dapat dijadikan bahan ajar pada mata pelajaran seperti biologi ataupun dalam ko kulikuler.

8. PKK Pokja 2

• Melakukan peembinaan BKB dan BKR

• Melakukan pembinaan kepda kader terkait stunting

• Program unggulan ketahanan ekonomi dan Pandemi

• Raker PKK kab. Kota untuk percepatan penurunan stunting

• Melakukan revitalisasi P2K di masa pandemic

• Raker BKB :PKK kabupaten kota melakukan pembinaan tentang 1000 HPK bagi kader

• Raker BKB : Melakukan pencegahan pernikahan anak dan pendewasaan usia pernikahan anak. (*)