Dandy Adhi Prabowo Tekankan Tiga Prioritas Penanganan Pascagempa Sulteng
Madika, Palu – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dandy Adhi Prabowo, menegaskan tiga prioritas utama dalam penanganan dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, yakni penanganan korban terdampak, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Dandy saat mewakili Ketua DPRD Sulawesi Tengah dalam Rapat Aktivasi Pos Komando dan Pembentukan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Tahun 2026 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (20/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, didampingi Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Pusat Agus Riyanto, Kepala BPBD Sulawesi Tengah Asbudiyanto, serta dihadiri kepala daerah dari wilayah terdampak dan instansi terkait.
Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi, komando, dan pengendalian penanganan darurat pascagempa yang melanda Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kota Palu.
Dalam kesempatan itu, Dandy mengungkapkan bahwa sehari setelah gempa terjadi, DPRD Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulawesi Tengah dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah turun langsung ke lokasi terdampak guna melihat kondisi masyarakat serta kebutuhan mendesak di lapangan.
Menurutnya, langkah penanganan harus dilakukan secara terintegrasi agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus penanganan pascabencana, yaitu penanganan korban terdampak, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur,” ujar Dandy.
Ia menyoroti pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa, termasuk sejumlah ruas jalan dan fasilitas publik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi Jembatan Palu III yang memerlukan penanganan serius.
Dandy mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang agar proses perbaikan dapat dilakukan secara terpadu, terutama menjelang kunjungan Menteri Pekerjaan Umum.
Selain itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, banyak bangunan membutuhkan perbaikan menyeluruh mulai dari pondasi hingga struktur bangunan.
“Diperlukan perencanaan anggaran yang matang agar kebutuhan masyarakat terdampak, khususnya terkait perbaikan rumah, dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.
Berdasarkan data BPBD Sulawesi Tengah hingga Sabtu (20/6/2026) pukul 04.00 WITA, gempa magnitudo 6,7 yang terjadi pada Selasa (16/6/2026) telah memicu 1.038 gempa susulan. Sebanyak 35 kali gempa susulan dirasakan masyarakat dengan magnitudo terbesar mencapai 5,7.
Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan dampak kerusakan terbesar. Sebanyak 2.319 rumah terdampak, disusul kerusakan pada 14 kantor, 47 sarana ibadah, 28 sekolah, satu puskesmas, sembilan unit UMKM, dua rumah adat, dan satu gedung pertemuan. Selain itu, longsor terjadi di kawasan Gunung Kamarora dan mengganggu akses serta jaringan air bersih warga.
Sementara di Kota Palu tercatat 88 rumah terdampak dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Di Kabupaten Parigi Moutong terdapat 53 rumah terdampak, sedangkan Kabupaten Poso mencatat 17 rumah terdampak serta kerusakan fasilitas pendidikan dan akses jalan.
Pada aspek kebijakan kebencanaan, Dandy menilai kondisi yang terjadi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso telah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai status tanggap darurat bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku agar proses penanganan darurat dapat berjalan lebih optimal.
Di akhir penyampaiannya, Dandy mengingatkan seluruh personel BNPB, BPBD, perangkat daerah, dan instansi terkait untuk selalu mengutamakan keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan.
“DPRD Provinsi Sulawesi Tengah akan terus bersama pemerintah dan masyarakat dalam memikirkan serta memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kota Palu,” tegasnya.