Program Berani Bedah Rumah, Wagub Minta OPD Perkuat Data, Inovasi, dan Digitalisasi
Madika, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui penguatan validitas data, digitalisasi, dan inovasi untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kolaborasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sertifikat Tanah Gratis bagi MBR Penerima BSPS Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah bertema “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/7/2026).
Rapat tersebut merupakan bentuk sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) bersama berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Berani Sejahtera, dan Berani Bedah Rumah.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa keberhasilan program perumahan sangat bergantung pada kualitas data yang akurat, lengkap, dan tepat sasaran.
“Kalau datanya valid, datanya tepat sasaran, dan datanya cepat, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas. Setiap program pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Reny.
Menurutnya, terdapat tiga aspek yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, yakni data yang lengkap, digitalisasi, dan inovasi. Ketiga hal tersebut dinilai menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia menjelaskan, digitalisasi akan mempermudah proses verifikasi data, meningkatkan transparansi, sekaligus mempercepat pemerintah dalam memantau penerima manfaat program.
“Digitalisasi membuat pekerjaan kita lebih transparan dan akuntabel. Karena itu, saya meminta seluruh OPD memiliki data yang jelas dan sistem identifikasi yang baik,” tegasnya.
Dorong Penyempurnaan e-Berani Tampak
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur mengapresiasi pengembangan aplikasi e-Berani Tampak yang dibangun Dinas Perkimtan sebagai sistem informasi terpadu bidang perumahan.
Melalui aplikasi tersebut, pemerintah dapat mengakses data masyarakat berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, hingga tingkat desil kesejahteraan sebagai dasar penyaluran bantuan.
Reny mendorong agar sistem tersebut terus disempurnakan dengan melengkapi data lokasi rumah penerima bantuan menggunakan titik koordinat.
“Saya sarankan setiap rumah yang mendapatkan bantuan dilengkapi koordinat lokasi. Ketika pimpinan daerah atau pemerintah pusat membutuhkan data, cukup membuka sistem, rumah yang dimaksud bisa langsung terlihat, siapa penerimanya, bagaimana kondisinya, dan berada pada tingkat kesejahteraan yang mana,” jelasnya.
Selain penguatan data dan digitalisasi, ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.
“Jangan kita bekerja hanya berputar pada cara-cara lama. Kita harus terus mencari inovasi agar pekerjaan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Bedah Rumah untuk Menekan Kemiskinan
Wakil Gubernur menegaskan bahwa program bedah rumah memiliki keterkaitan erat dengan upaya menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, rumah tidak layak huni menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga penanganannya harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
“Komitmen Gubernur dan saya sangat kuat agar program Berani Bedah Rumah ini berhasil. Karena ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidup mereka meningkat dan salah satu persoalan kemiskinan dapat kita tekan,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah dalam percepatan sertifikasi tanah bagi masyarakat penerima bantuan.
Menurutnya, kepastian legalitas tanah merupakan syarat penting agar masyarakat dapat memperoleh bantuan program bedah rumah.
“Kita tidak bisa memberikan bantuan rumah jika persoalan legalitas tanah belum selesai. Karena itu, mari kita bergandengan tangan mempercepat penyelesaian sertifikat bagi masyarakat penerima bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fattah Yunus, mengatakan program BSPS Tahun 2026 di Sulawesi Tengah memperoleh alokasi sekitar 5.977 unit bantuan yang pelaksanaannya terus dipercepat melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, penguatan kolaborasi dilakukan melalui berbagai sistem informasi, seperti MyPKP, Siperkim, Banuata Sibaru, dan e-Berani Tampak, untuk mengintegrasikan data serta mempercepat intervensi program perumahan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan berdasarkan data kemiskinan dan kondisi rumah tidak layak huni sehingga program lebih tepat sasaran menuju terwujudnya Sulteng Nambaso.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Indera Imanuddin, perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Recky Walter Lahope, para Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Perkimtan kabupaten/kota, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
