Madika, Palu – Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah meminta pemerintah provinsi memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 senilai Rp4,95 triliun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyampaikan hal tersebut saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sulteng, Selasa (6/10/2026).

“Ukuran keberhasilan APBD harus dilihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar legislator yang akrab disapa Bunda Wiwik tersebut.

Dalam RAPBD 2027, belanja operasi dialokasikan sekitar Rp3,823 triliun, sedangkan belanja modal sekitar Rp486,845 miliar.

Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai proporsi anggaran yang secara langsung menyentuh masyarakat dibandingkan belanja birokrasi. Fraksi juga meminta setiap program dilengkapi indikator keberhasilan yang jelas.

BACA JUGA  Reses Di Ujuna, Warga Minta Perbaikan Drainase dan Revitalisasi Jalan ke Ahmad Umaiyer

Selain itu, Fraksi PKS mendorong evaluasi terhadap belanja perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, serta program berulang yang dampaknya belum terukur.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat,” kata Bunda Wiwik.

Pada sisi pendapatan, Fraksi PKS mempertanyakan strategi pemerintah dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,656 triliun.

Fraksi mendorong digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset, serta pencegahan kebocoran pendapatan. Upaya tersebut diminta dilakukan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.

Bunda Wiwik yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng dan Kabid Bipeka DPW PKS Sulteng menekankan pentingnya pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas guru, penanganan anak putus sekolah, serta peningkatan akses kesehatan di wilayah terpencil.

BACA JUGA  Bunda Wiwik: Dulu Janji, Sekarang Saya Realisasikan

Fraksi PKS turut mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan UMKM dan tenaga kerja lokal, serta perlindungan perempuan dan anak.

Sementara dalam program penanggulangan kemiskinan, Fraksi PKS meminta pemerintah menggunakan data penerima manfaat yang terintegrasi agar bantuan lebih tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.

Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PKS menerima Raperda APBD 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.