Madika, Parimo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar koordinasi dan komunikasi bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (29/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan pembangunan daerah, mulai dari keterbatasan fiskal, penanganan bencana banjir, hingga persoalan pertambangan.

Rombongan DPRD Sulteng dipimpin Ketua DPRD Moh. Arus Abdul Karim. Turut hadir sejumlah anggota DPRD, yakni Yus Mangun, Yusuf SP, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka.

Dalam sambutannya, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengapresiasi kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Sulteng.

Ia berharap koordinasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan daerah.

BACA JUGA  Pansus Covid-19 Waspadai Gelombang Ketiga

“Kami berharap pertemuan itu menghasilkan masukan dan dukungan konkret untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Parigi Moutong.” Kata Erwin.

Salah satu persoalan yang disampaikan adalah keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya kebutuhan belanja pegawai. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pemerintah kabupaten dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.

“Risiko bencana alam, khususnya banjir, turut memberikan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah. Karena itu, dukungan lintas pemerintahan dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat penanganan bencana, dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat.” Urai Erwin.

Pemkab Parigi Moutong juga mengharapkan dukungan berupa alat berat untuk menunjang penanganan bencana serta membantu penanganan infrastruktur yang terdampak.

BACA JUGA  Mahasiswa Berperan Penting Menangkal Paham Radikalisme

Persoalan Pertambangan Jadi Perhatian

Selain masalah fiskal dan kebencanaan, persoalan pertambangan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Pemkab Parigi Moutong mengharapkan dukungan DPRD Sulteng untuk memperkuat koordinasi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan pertambangan, termasuk menyangkut tata kelola, legalitas, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pertemuan tersebut, hubungan kelembagaan antara DPRD provinsi dan pemerintah kabupaten diharapkan semakin kuat.

Sinergi kedua pihak diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan.

Koordinasi itu juga menjadi momentum untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dengan kebijakan pemerintah provinsi, sehingga dukungan yang diberikan dapat lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA  Tingkatkan Kapasitas Anggota, DPRD Sulteng Gelar Workshop Produk Hukum Daerah

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.