Komisi I DPRD Sulteng Matangkan Naskah Akademik Ranperda Bantuan Hukum
Madika, Palu – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun masukan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum.
FGD tersebut berlangsung di Ruang Rapat Baruga Lantai III, Gedung B, Sekretariat DPRD Sulteng, Jalan Dr. Samratulangi Nomor 80, Palu, Senin (12/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES, dan dihadiri Wakil Ketua serta anggota Komisi I, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tenaga ahli Komisi I dan Bapemperda, organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, serta Sekretariat DPRD Sulteng.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan Naskah Akademik yang menjadi landasan konseptual, ilmiah, dan yuridis dalam pembentukan Ranperda tentang Bantuan Hukum.
Melalui FGD, Komisi I menghimpun berbagai masukan, pandangan, dan saran sebagai bahan kajian untuk merumuskan substansi rancangan regulasi. Pembahasan mempertimbangkan aspek hukum, kebutuhan masyarakat, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam memimpin rapat, Bartholomeus menekankan pentingnya penyusunan Naskah Akademik secara komprehensif agar Ranperda yang dihasilkan memiliki dasar kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan bantuan hukum.
Menurutnya, regulasi bantuan hukum perlu dirancang dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan akses masyarakat dalam memperoleh pendampingan hukum.
Karena itu, setiap masukan yang disampaikan dalam forum tersebut perlu dikaji secara mendalam dan menjadi bagian dari penyempurnaan Naskah Akademik.
Komisi I berharap proses penyusunan Ranperda berjalan terarah sehingga menghasilkan rumusan kebijakan yang jelas, sistematis, dan dapat diimplementasikan sesuai kewenangan pemerintah daerah serta ketentuan hukum yang berlaku.