Komisi I DPRD Sulteng Gagas Pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan
Madika, Bali – Gagasan pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan di lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengemuka dalam koordinasi dan komunikasi Komisi I DPRD Sulteng dengan DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Kaukus tersebut diharapkan menjadi wadah bagi anggota DPRD perempuan lintas fraksi dan lintas komisi untuk memperkuat komunikasi, kerja sama, serta memperjuangkan kepentingan perempuan dalam perumusan kebijakan daerah.
Dalam pembahasan tersebut, pembentukan kaukus dinilai penting agar keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya dilihat dari jumlah keanggotaan, tetapi juga dari kontribusi dan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
Gagasan itu menjadi salah satu materi yang dibahas rombongan Komisi I DPRD Sulteng saat melakukan koordinasi di Kantor DPRD Provinsi Bali.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, bersama sejumlah anggota Komisi I, di antaranya Dr. I Nyoman Slamet, serta unsur pendukung Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.
Pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui komunikasi dan kesepakatan bersama anggota DPRD perempuan. Tahapan berikutnya mencakup penyusunan pedoman organisasi dan agenda kegiatan.
Kaukus tersebut diharapkan dapat memperkuat ruang komunikasi antaranggotanya, sehingga berbagai persoalan dan kepentingan perempuan dapat memperoleh perhatian dalam pembahasan kebijakan daerah.
Selain gagasan tersebut, koordinasi Komisi I DPRD Sulteng dengan DPRD Bali juga membahas penguatan fungsi pengawasan, penataan kelembagaan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Rombongan turut mempelajari pola koordinasi DPRD dengan perangkat daerah, pelaksanaan pengawasan lapangan, tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus (Pansus), hingga pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Hasil kunjungan tersebut diharapkan menjadi referensi bagi DPRD Sulteng, termasuk dalam menindaklanjuti gagasan pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan sebagai wadah kerja sama legislator perempuan lintas fraksi dan komisi.