Madika, Palu – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyempurnakan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertanian, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Bidarawasia DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu, tersebut dipimpin dan dibuka oleh Sekretaris Komisi II DPRD Sulteng, Ronal Gulla.

FGD dihadiri anggota Komisi II DPRD Sulteng, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, tenaga ahli Komisi II dan Bapemperda, tim penyusun Naskah Akademik dan Ranperda, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, serta Sekretariat DPRD Sulteng.

Penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Pertanian dinilai penting mengingat sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Sulawesi Tengah. Sektor ini berperan dalam penyediaan pangan, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha pertanian.

BACA JUGA  Baleg DPR RI Respon Penambahan Kursi DPRD Sulteng

Di tengah perkembangan teknologi, perubahan iklim global, dinamika pasar, serta perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, Sulawesi Tengah membutuhkan landasan hukum daerah yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Naskah Akademik tersebut disusun sebagai landasan ilmiah, teoritis, dan yuridis dalam pembentukan Ranperda Penyelenggaraan Pertanian di Sulawesi Tengah.

Materi penyusunannya mencakup sejumlah aspek strategis, antara lain perencanaan, tata kelola lahan, sarana dan prasarana, sistem budi daya, penanganan pascapanen dan pemasaran, perlindungan petani, hingga penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan.

Melalui FGD ini, Komisi II DPRD Sulteng melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan substansi Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Pertanian.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sulteng Jaring Aspirasi Warga Palu dalam Reses