Madika, Jakarta – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Sri Indraningsih, menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Produk Hukum Daerah untuk asistensi dan identifikasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Tahun 2027.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Acacia, Jakarta, Jumat (9/10/2026), tersebut menjadi forum koordinasi untuk memperkuat perencanaan pembentukan peraturan daerah (Perda) di tingkat provinsi.

Rapat koordinasi itu dihadiri Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi Gunawan; Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Aisyah Lailiyah; serta Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda Sormin.

BACA JUGA  Warga di Jalan Soekarno Hatta Keluhkan Ketersediaan Air Bersih

Agenda tersebut juga diikuti para ketua Bapemperda DPRD provinsi, ketua Bappeda, dan kepala biro hukum dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dalam forum tersebut, Sri Indraningsih membawa perspektif dan pengalaman Sulawesi Tengah dalam mendorong pembentukan Perda yang terarah, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pembentukan Perda, dalam konteks tersebut, tidak hanya menjadi proses penyusunan dan penetapan aturan. Regulasi daerah juga harus mampu memberikan kepastian hukum serta menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Karena itu, setiap rancangan regulasi perlu melalui perencanaan matang, kajian memadai, dan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah. Regulasi yang berkualitas juga harus memiliki sasaran terukur, dapat diterapkan secara efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA  Infrastruktur hingga Gerakan Pangan Murah Jadi Sorotan Wiwik Saat Menggelar Reses

Dalam penyusunan Propemperda 2027, asistensi dan identifikasi menjadi tahapan penting untuk menentukan prioritas pembentukan Perda berdasarkan kebutuhan daerah. Proses tersebut sekaligus memastikan kesesuaian rancangan regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, arah kebijakan pembangunan, dan kewenangan pemerintah daerah.

Rapat koordinasi nasional ini juga menjadi ruang penguatan sinergi antara unsur legislatif dan eksekutif, khususnya Bapemperda DPRD, Bappeda, dan biro hukum. Kolaborasi tersebut diperlukan agar perencanaan legislasi daerah terintegrasi dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan pelayanan publik.

Bagi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, penguatan fungsi pembentukan Perda merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

BACA JUGA  Sri Indraningsih: Pemerintah Harus Tertibkan dan Tata Ulang Aset Daerah

Partisipasi Sri Indraningsih sebagai keynote speaker diharapkan memperluas pertukaran pengalaman antardaerah sekaligus mendorong perencanaan regulasi yang lebih responsif dan implementatif.

Keberhasilan pembentukan Perda pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah regulasi yang ditetapkan, tetapi juga dari kemampuan aturan tersebut menjawab persoalan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.