Madika, Palu – Telah lahirnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, menginisiasi Anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa () untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah menyangkut peserta.

“Untuk mengimplementasian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, saya kira ini waktu yang tepat untuk kita usulkan kepada Kota Palu. Perda pesantren harus lahir di Kota Palu,” kata, H. Nanang selaku Ketua , Jumat (18/06/2021).

Perda itu nantinya, akan menjadi payung hukum bagi pesantren untuk memberdayakan santri selain menjadi lembaga dakwah. Sehingga, pesantren tidak hanya menjadi tempat pendidikan, namun dapat memberdayakan.

“Sebelum mengusulkan dalam Prolegna, kami akan komunikasikan juga hal ini dengan, Ketua Umum , tokoh-tokoh agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI),” paparnya.

Menurutnya, jika Perda ini dapat dibuat. Maka ia yakin Kota Palu akan semaki maju. Tidak hanya dari sisi , namun sumberdaya manusia serta akhlaknya.

BACA JUGA  Tekan Lonjakan Harga, Disperindag Sulteng Gelar Pasar Murah

“Teorinya sederhana, semakin maju pesantren, maka semakin maju bangsa ini,”turut Nanang, menirukan ucapan Ketua Umum , Muhaimin Iskandar.

Usulan dari Ranperda ini akan menjadi hal utama yang diperjuangkan oleh PKB. Dirinya mengaku akan mengkomunikasikan dengan seluruh fraksi di DPRD, agar Ranperda itu masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2021, sebagai Ranperda inisiatif.

“Pesantren saat ini keberadaannya sangat kurang diperhatikan. Jadi kalau Ranperda ini bisa masuk Prolegda, maka saya yakin kedepan mampu memperkuat keberadaan pesantren. Terutama Alkhairat. (SOB)