Madika, Palu – Ketua , Mutmaina Korona mengingat petugas yang tergabung dalam operasi yustisi penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 agar tidak arogan dalam menerapkan aturan.

Hal itu diungkapkan, mengingat banyak laporan dari pelaku usaha yang mengeluhkan sikap petugas, terkhusus Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menerapkan aturan.

“Kami sangat menyayangkan kepada pihak Satpol-PP dalam melakukan operasi yustisi sangat tidak mansuawi seperti seakan para pelaku usaha adalah pelaku kriminal. Apalagi ada kasus yang terjadi langsung main ambil KTP salah satu pemilik usaha, tanpa ada pemberian teguran awal dan kedua secara tertulis jika dianggap mereka melanggar Surat Edaran tersebut.” Kata, Mutmainnah, Selasa (27/07/2021) di gedung .

BACA JUGA  Warga Palu Kenang Korban Bencana dengan Tabur Bunga

Selain sikap petugas yang dianggap arogan, Mutmainnah menjelaskan, surat edaran Walikota terkait teknis PPKM juga belum diketahui oleh seluruh pelaku usaha. Terlebih, terkait berubahnya sanksi dari denda Rp 2 juta menjadi pemberian sembako kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoma).

“Mungkin denda berupa pemberian kepada penderita 19 tidak menjadi masalah jika informasi mengenai surat edaran itu sampai kepada semua pelaku usaha di kota Palu.” Lanjut Mutmainah.

Politisi ini juga menyarankan, operasi yustisi pada pemberlakuan PPKM harusnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menyangkut penerapan , bukan justru ‘menakut-nakuti’ pelaku usaha atau masyarakat dengan sanksi yang ditetapkan dalam surat edaran. Sebab, perekonomian masyarakat juga perlu menjadi perhatian.

BACA JUGA  Masih Banyak Parpol dan Caleg yang Hobi Melanggar

“Perluasan informasi dan kesadaran bersama dalam menerapkan yang harus terus di tumbuhkan.” Sarannya.

Sementara dari penelusuran tim redaksi, sejumlah pelaku usaha mengaku belum mengetahui terkait ada surat edaran Walikota, terkhusus menyangkut sanksi yang ditetapkan.

“Sama sekali kami tidak mengetahui, nanti disuruh antar sembako sebagai sanksi baru kami tau. Sebenarnya tidak jadi masalah, asal kami diberitahu terlebih dulu,” kata salah satu pelaku usah yang enggan disebutkan namanya.

Mereka juga menyebutkan, para petugas terkhusus Satpol-PP sangat arogan dalam menjalankan tugas. Sebab dalam menyampaikan informasi penerapan PPKM, bahasa yang digunakan terkesan mengintimidasi.

“Waktu itu saya sudah jelaskan baik-baik kenapa masih ada pelanggan yang duduk meski sudah lewat jam 9 . Tapi petugas satpol tidak terima, bahkan mereka bentak-bentak kami. Seperti kami itu pelaku kejahatan.”pungkasnya.(SOB)

BACA JUGA  Siswa SMK Putus Sekolah Didorong Lanjutkan Pendidikan