Anwar Hafid: Setiap Rupiah Anggaran Harus Menguntungkan Rakyat!

Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa semua program pemerintahan daerah harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan membuka lapangan kerja.

Dalam rapat koordinasi bersama pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (5/3/2025), ia menegaskan bahwa kebijakan yang tidak berdampak nyata akan dievaluasi.

“Setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus memberi manfaat bagi rakyat miskin, menciptakan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap menjaga lingkungan,” tegas Anwar Hafid saat rapat di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng.

Gubernur meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai visi-misi BERANI (Bersama Anwar-Reny).

Ia tidak ingin penyusunan RPJMD memakan waktu lama atau melibatkan tim kerja yang terlalu besar.

“RPJMD bukan sesuatu yang baru. Kita sudah sering menyusunnya, jadi tidak perlu bertele-tele. Saya ingin ini selesai April,” ujarnya.

Anwar Hafid juga memperkenalkan konsep BERANI sebagai identitas program pemerintahannya.

Ia ingin semua program mencantumkan kata “Berani” sebagai simbol keberanian dan kebersamaan dalam membangun daerah.

Selain itu, ia memastikan akan mengawasi langsung kinerja setiap OPD. Setiap kepala dinas wajib melaporkan perkembangan programnya secara rutin melalui email kepadanya.

“Kalau tidak bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan dalam lima tahun ke depan, saya anggap itu bentuk pengunduran diri,” katanya tegas.

Terkait efisiensi anggaran, gubernur menegaskan pemangkasan perjalanan dinas tidak akan menghambat kinerja pemerintah. Namun, program prioritas seperti beasiswa pendidikan dan layanan administrasi kependudukan, termasuk pembuatan KTP, tetap harus berjalan.

“Seratus hari pertama, beasiswa harus jalan. Pembuatan KTP juga tidak boleh tersendat. Program lainnya kita susun kembali untuk 2026,” jelasnya.

Ia juga meminta kepala dinas lebih aktif mencari tambahan anggaran dari pemerintah pusat, karena beberapa program kementerian 2025 belum memasukkan Sulawesi Tengah dalam prioritasnya.

Sebagai penutup, Anwar Hafid mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja dengan penuh tanggung jawab.

“Kita ada di sini untuk rakyat. Kalau tidak bisa serius bekerja, lebih baik mundur,” pungkasnya.