Kuota LPG dan Solar Tak Sesuai, Gubernur Sulteng Ambil Langkah Serius

Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menerima audiensi Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sulawesi Tengah di ruang kerja Gubernur, Kamis (17/4/2025).

Ketua Hiswana Migas Sulteng, Muhammad Abdulkadir Badjamal, memimpin langsung rombongan pengurus yang hadir untuk menyampaikan persoalan distribusi energi di daerah ini.

Dalam pertemuan tersebut, Abdulkadir menyampaikan keluhan soal ketimpangan alokasi LPG bersubsidi dan solar yang diterima Sulawesi Tengah.

Ia menyebut kuota yang minim membuat pasokan LPG kerap bergantung pada daerah lain. Dirinya mencontohkan kondisi di Morowali, yang mengalami lonjakan kebutuhan LPG seiring meningkatnya jumlah pendatang, namun belum diikuti dengan penyesuaian data penyaluran.

“Morowali bahkan mencatat over-kuota lebih dari 50 persen dari jatah wilayah lain. Kota Palu juga terus mengalami penurunan kuota. Padahal, kelangkaan bukan hanya soal distribusi, tapi juga persoalan alokasi yang tak sesuai realita di lapangan,” kata Abdulkadir.

Ia juga menyinggung penyaluran BBM jenis solar di Kota Palu yang semakin diperketat. Menurutnya, sebagai kota industri, Palu membutuhkan suplai solar yang stabil. Abdulkadir menduga praktik penjualan ilegal solar ke industri ikut memicu pengawasan yang ketat di sejumlah kabupaten.

Ia pun meminta dukungan pemerintah untuk mengusulkan tambahan kuota BBM berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menjelaskan bahwa pemerintah provinsi sudah lebih dulu menyampaikan persoalan ini ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.

Ia menyebut hasil dari pertemuan tersebut adalah komitmen pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.

“Kami sudah menghadap ke BPH Migas, dan mereka sepakat membangun SPPBE di Poso. Ini langkah awal untuk memperkuat infrastruktur distribusi energi di Sulawesi Tengah,” ujar Anwar.

Gubernur juga menekankan pentingnya membangun komunikasi intens antara Hiswana Migas dan pemerintah daerah.

Ia menilai lobi dan advokasi dari daerah ke Kementerian ESDM dan BPH Migas masih belum maksimal. Padahal, menurutnya, peluang untuk mendapat tambahan kuota cukup terbuka jika daerah aktif menyuarakan kebutuhannya.

“Kita harus jalankan komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan pelaku usaha juga harus terlibat aktif. Ini saatnya kita duduk bersama memperjuangkan kepentingan energi masyarakat Sulteng,” tegas Anwar.