Madika, Palu – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah saat ini sementara menyusun Rancangan Peraturan Daerah () tentang Pesantren. Untuk menyempurnakan tersebut, Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pesantren DPRD Sulawesi Tengah mengadakan pertemuan khusus dengan perwakilan pesantren.

Penyusunan Raperda Pesantren ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Pansus Pesantren, Rofi'ah. Bahkan secara tegas Wiwik menyampaikan akan mendorong pemerintah memasukan anggaran pesantren dalam batang tubuh , tidak lagi sistem hibah sebagaimana yang berlangsung selama ini.

“Harus kita akui, pesantren-pesantren yang ada saat ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan di daerah ini,” kata Wiwik, saat pertemuan bersama sejumlah perwakilan pesantren, di ruang utama DPRD Sulawesi Tengah, Selasa 12 Oktober 2021.

BACA JUGA  Mantan Atlet Perlu Perhatian Pemerintah

Legislator asal PKS itu mengatakan, harus diakui fungsi pesantren tidak hanya dalam hal saja, melainkan ada bidang-bidang lain yang digeluti, termasuk sebagai .

“Tapi fungsi-fungsi pesantren tidak akan bisa berjalan tanpa ada pendanaan. Inilah yang perlu diperhatikan oleh pemda,” ujar Wiwik.

Dengan adanya Raperda ini, maka DPRD mendorong agar bantuan dari pemerintah untuk pesantren tidak lagi berupa hibah, tapi sudah menjadi budget formal dalam batang tubuh . Karena itu, adanya Perda pesantren nanti, maka bisa menjadi penguatan untuk memperjuangkannya masuk dalam budget formal di .

“Kita akan perjuangkan terus agar tidak sekadar dalam bentuk dana hibah,” tegasnya.

Masuknya dana pesantren dalam batang tubuh APBD, memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pesantren.(*)

BACA JUGA  Pembagian Sembako Lebih Bermanfaat, Dibandingkan Nasi Dos