Pansus DPRD Sulteng Janji Kawal Konflik Agraria Toli-Toli hingga Tuntas
Madika, Palu – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Nurmansyah Bantilan, menerima audiensi Aliansi Masyarakat Toli-Toli di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Palu, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan penyelesaian konflik agraria di kawasan perkebunan kelapa sawit yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Toli-Toli.
Dalam audiensi itu, perwakilan aliansi menyampaikan berbagai perkembangan penanganan konflik sekaligus berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mempercepat penyelesaiannya melalui koordinasi dengan seluruh pihak terkait.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Pansus DPRD Sulawesi Tengah, Nurmansyah Bantilan, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian konflik agraria agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.
“Pertemuan hari ini merupakan bagian dari komitmen Pansus DPRD Sulawesi Tengah untuk memastikan proses penyelesaian konflik agraria di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Toli-Toli berjalan secara transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Nurmansyah.
Ia mengatakan seluruh masukan dan perkembangan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Toli-Toli akan menjadi bahan pembahasan Pansus dalam menyusun rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kami telah menerima berbagai masukan dan perkembangan dari Aliansi Masyarakat Toli-Toli. Seluruh aspirasi tersebut menjadi bahan penting dalam rekomendasi Pansus yang selanjutnya kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar segera mendapat tindak lanjut,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pansus DPRD Sulawesi Tengah akan menyampaikan hasil pembahasan beserta rekomendasinya kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagai bentuk sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria.
Nurmansyah berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat memberikan respons cepat terhadap rekomendasi tersebut sehingga penyelesaian konflik dapat dilakukan secara komprehensif melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi teknis, dan pihak perusahaan.
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan hak-haknya terlindungi. Pada saat yang sama, kami juga berharap penyelesaian konflik ini dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pansus DPRD Sulawesi Tengah berkomitmen mengawasi pelaksanaan seluruh rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah agar penyelesaian konflik agraria dapat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Melalui fungsi pengawasan dan fasilitasi, DPRD Sulawesi Tengah juga akan terus mendorong terciptanya solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.