Mutmainah Korona Pimpin Akademi Perdana KPHD Nasional di Yogyakarta
Madika, Palu – Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, SE, dipercaya menjadi penanggung jawab Akademi Perdana Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) yang digelar di Kota Yogyakarta pada 6–8 Agustus 2026.
Penunjukan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas legislator daerah dalam mengarusutamakan agenda pembangunan berkelanjutan dan kebijakan berbasis ekologi.
Mutmainah yang juga menjabat sebagai Koordinator Presidium Nasional KPHD memimpin penyelenggaraan kegiatan yang menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Bima Arya Sugiarto, sebagai keynote speaker.
Selain Wamen Bima Arya, akademi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan dan tata kelola pemerintahan.
Di antaranya perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Direktur The Reform Initiative (TRI), Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), CEO sekaligus Founder Waste4Change, serta sejumlah pembicara lainnya.
“Akademi KPHD menjadi wadah pembelajaran bersama bagi anggota parlemen daerah untuk memperkuat kapasitas dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.” Kata Mutmainah.
Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Yayasan Pilar Nusantara bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) bekerja sama dengan KPHD.
Penyelenggaraan akademi memiliki tiga tujuan utama, yakni memperkuat peran legislator dalam mengarusutamakan agenda ekologis, mendorong lahirnya kepemimpinan serta inovasi kebijakan daerah, dan memperkuat jejaring pembelajaran serta aksi kolektif antaranggota KPHD.
Akademi Perdana KPHD diikuti sebanyak 68 anggota yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua Tengah. Para peserta mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.
Melalui forum tersebut, para legislator diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam mendorong lahirnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
