Madika, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya mengantisipasi persoalan pelayanan BBM bersubsidi, khususnya solar, yang dikeluhkan pelaku angkutan kontainer akibat kendala penggunaan Barcode/QR Code saat pengisian di SPBU.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong persoalan tersebut segera ditangani agar tidak mengganggu aktivitas transportasi dan distribusi barang di Sulawesi Tengah.

Langkah itu dilakukan melalui rapat koordinasi bersama PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat berlangsung di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Senin (14/9/2026). Pertemuan tersebut menindaklanjuti aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulawesi Tengah sekaligus mengantisipasi potensi antrean panjang BBM seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.

Anwar menegaskan pelayanan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut karena dapat berdampak pada kelancaran transportasi dan distribusi barang.

“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI LANCAR di sektor transportasi,” ujar Anwar Hafid.

BACA JUGA  Tekan Lonjakan Harga, Disperindag Sulteng Gelar Pasar Murah

Salah satu persoalan yang dibahas ialah kendala teknis ketika Barcode/QR Code milik truk kontainer tidak dapat dipindai saat kendaraan sudah berada di depan nozzle.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketika kendaraan telah mengantre lama, tetapi transaksi pengisian BBM tidak dapat dilakukan akibat gangguan pada sistem QR Code.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah sepakat memberikan kemudahan pelayanan bagi truk kontainer, khususnya dalam pembelian BBM bersubsidi menggunakan Barcode/QR Code.

Pertamina dan Hiswana Migas juga akan menugaskan pegawai khusus untuk mendampingi penggunaan Barcode/QR Code di SPBU.

Selain itu, petugas akan disiapkan secara mobile untuk melakukan pengecekan Barcode/QR Code terhadap truk kontainer yang sedang mengantre.

Dengan pola tersebut, pemeriksaan QR Code dapat dilakukan lebih awal. Jika terdapat kendala, persoalan dapat diketahui sebelum kendaraan mencapai nozzle.

“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Anwar Hafid.

BACA JUGA  Program Kartu Prakerja Gelombang 50 Telah Dibuka

Pemprov Sulawesi Tengah juga akan menyiapkan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memohon diskresi atau kebijakan tertentu bagi pengelola SPBU dalam menghadapi kendala teknis penggunaan Barcode/QR Code yang berada di luar kendali masyarakat.

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi, termasuk truk kontainer yang menjalankan aktivitas distribusi, tetap mendapatkan pelayanan ketika terjadi kendala teknis pada sistem.

Menurut Anwar, kebijakan tersebut penting agar penerapan sistem digital tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Dalam rapat itu juga dibahas laporan mengenai indikasi sekelompok pihak yang diduga menguasai wilayah SPBU di Kabupaten Poso, Morowali, dan Morowali Utara.

Pemprov Sulawesi Tengah akan membawa laporan tersebut ke forum yang lebih tinggi, termasuk melalui rapat Forkopimda, untuk mendapatkan penanganan dan langkah yang tepat.

“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” kata Anwar Hafid.

BACA JUGA  Temu Bisnis Tahap VI Diharap Dapat Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Di sisi lain, Pertamina dan Hiswana Migas diminta terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan.

Pemerintah menilai pembelian BBM secara berlebihan dapat memperburuk situasi dan memicu antrean panjang di SPBU.

Pertamina dan Hiswana Migas juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait distribusi dan pelayanan penjualan BBM, khususnya BBM bersubsidi.

Anwar berharap seluruh langkah tersebut dapat menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus memastikan aktivitas transportasi di Sulawesi Tengah tetap berjalan.

“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” pungkasnya.