Konflik Lahan LIK Tondo, Pemprov Sulteng Siapkan 18 Rumah bagi Warga

Madika, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi penyelesaian konflik lahan dan rencana penggusuran warga di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Penyelesaian konflik tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara warga, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN) di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Turut hadir Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Eva Bande serta unsur pemerintah dan pihak terkait.

Anwar menyebut kesepakatan itu sebagai langkah penting untuk menyelesaikan konflik agraria secara humanis. Menurutnya, penyelesaian harus menjamin perlindungan masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan.

“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” tegas Anwar.

Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan masyarakat hanya karena masalah tersebut berasal dari kebijakan pemerintahan sebelumnya atau berada di luar kewenangan langsung gubernur.

Menurut Anwar, setiap kebijakan pemerintah yang telah berjalan harus tetap dikawal dan dituntaskan oleh pejabat yang sedang menjalankan pemerintahan.

“Kalau saya mendengar rakyat susah, walaupun itu bukan kewenangan utama saya, saya turun. Saya tidak tenang kalau masih ada rakyat Sulawesi Tengah yang hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemprov Sulteng bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi 18 kepala keluarga penerima manfaat. Pemerintah provinsi juga akan menyediakan instalasi dan jaringan air bersih serta listrik.

Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial.

Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Lahan tersebut juga harus berada dalam kondisi clear and clean, sehingga tidak menyisakan persoalan maupun sengketa dengan pihak lain.

Pengukuran dan pemetaan lahan dilakukan oleh BPN Kota Palu. Adapun pemasangan batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang menjadi tanggung jawab perusahaan, paling lambat 10 November 2026.

Pemindahan warga dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Perusahaan juga berkomitmen memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga.

Anwar turut meminta Pemerintah Kota Palu berperan dalam penyediaan fasilitas pendukung, seperti jalan lingkungan dan drainase. Dengan demikian, penyelesaian persoalan LIK Tondo menjadi tanggung jawab bersama pemerintah provinsi, pemerintah kota, perusahaan, dan masyarakat.

Ia mengapresiasi kerja Satgas PKA, Wakil Gubernur, Pemerintah Kota Palu, BPN, DPRD, Kadin, perusahaan, serta seluruh pihak yang telah membangun komunikasi hingga tercapainya kesepakatan.

“Ini kerja bersama. Saya ingin penyelesaian konflik seperti ini menjadi contoh bagi daerah lain. Perusahaan tersenyum, masyarakat tersenyum, pemerintah juga lega. Yang paling penting, rakyat mendapatkan kepastian dan hak-haknya terlindungi,” ungkapnya.

Gubernur berharap seluruh pihak konsisten menjalankan setiap butir kesepakatan agar konflik agraria di LIK Tondo benar-benar tuntas dan memberikan kepastian hidup bagi 18 keluarga terdampak.

“Mulai sekarang masyarakat tidak perlu lagi dihantui ketidakpastian. Tetapi saya tegaskan, kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” pungkas Anwar.

Perwakilan warga LIK Tondo menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, dan seluruh pihak yang telah berupaya menyelesaikan konflik tempat tinggal yang selama ini membayangi kehidupan mereka.

Warga berharap kesepakatan tersebut segera direalisasikan agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan tenang.

“Ini bukan sekadar akhir konflik, tetapi awal harapan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan bersama keluarga tanpa ketidakpastian,” ungkap perwakilan warga.