Madika, Palu – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyoroti dampak sosial, kesehatan, dan lingkungan dari aktivitas industri ekstraktif dalam forum bedah buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Talise, Kota Palu, Kamis (12/11/2026).

Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan peluncuran dua buku tersebut, DPRD Sulteng diwakili Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, serta turut hadir Baharuddin Sapii, S.P., yang mewakili Ketua Komisi IV dan Mahfud Masuara, mewakili Ketua Komisi I DPRD Sulteng.

Dua buku yang dibedah mengangkat tema Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Wiwik menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum yang dinilainya penting sebagai ruang refleksi dan evaluasi terhadap persoalan pembangunan, khususnya dampak industri ekstraktif dan persoalan sosial di Sulawesi Tengah.

“Atas nama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum bedah buku ini, khususnya terhadap dua buku yang mengangkat persoalan pertambangan dan kasus Poso. Menurut kami, kajian ini sangat penting dan relevan untuk menjadi bahan refleksi bersama, terutama dalam melihat berbagai dampak pembangunan industri ekstraktif di Sulawesi Tengah,” ujar Wiwik.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan industri tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Dampak sosial, kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kualitas kehidupan warga di sekitar kawasan industri juga harus menjadi perhatian.

BACA JUGA  Wiwik Jumatul Rofiah Dorong Penguatan Pendidikan Keagamaan Lewat Bantuan Meja Mengaji

“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Kita ingin Sulawesi Tengah tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum,” tegasnya.

Wiwik juga menyoroti sejumlah temuan yang dipaparkan dalam forum tersebut, mulai dari persoalan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap perempuan, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.

Menurutnya, temuan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD. Namun, seluruh hasil kajian harus ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan penelitian ilmiah yang komprehensif agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat.

“Kami memandang bahwa seluruh temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan kajian ilmiah yang komprehensif agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial yang nyata. Kewajiban perusahaan tidak cukup hanya dipenuhi melalui investasi dan produksi, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.

Wiwik menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri. Menurutnya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting, tetapi dampak sosial yang muncul akibat aktivitas industri juga perlu mendapat perhatian serius.

BACA JUGA  Komisi II DPRD Sulteng Pelajari Strategi Ketahanan Pangan di Dinas KPKP DKI Jakarta

Pihaknya juga menegaskan peran DPRD melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan industri memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.

Menurut Wiwik, penanganan persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan industri berjalan secara berkelanjutan.

Selain dampak industri, Wiwik menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Ia menyebut perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat sebagai bagian penting dari keberhasilan pembangunan.

“Keluarga harus menjadi salah satu kekuatan utama yang kita gerakkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kita membutuhkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan,” tuturnya.

Ia mengingatkan agar kekayaan alam Sulawesi Tengah tidak hanya dinikmati generasi saat ini, tetapi juga dijaga sehingga tidak meninggalkan persoalan bagi generasi mendatang.

“Jangan sampai kita mewariskan kekayaan alam kepada generasi mendatang, tetapi pada saat yang sama justru mewariskan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah sosial. Kita ingin industri yang maju, masyarakat yang sehat, perempuan dan anak yang terlindungi, keluarga yang kuat, serta lingkungan yang tetap terjaga,” tegas Wiwik.

BACA JUGA  Alimuddin Pa'da Harapkan Fasilitas FDP Bisa Menumbukan Perekonomian Masyarakat

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, menjelaskan bahwa buku tentang dampak industri ekstraktif lahir dari keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat sekitar kawasan industri.

Menurutnya, aktivitas industri ekstraktif tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi memunculkan persoalan sosial dan kesehatan masyarakat.

“Buku ini lahir dari keprihatinan kami terhadap dampak aktivitas industri ekstraktif. Persoalannya bukan hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berbagai dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius,” ungkapnya.

Busyro menjelaskan, kajian dalam buku tersebut disusun menggunakan pendekatan penelitian akademis dengan mengandalkan data primer yang diperkuat data sekunder hingga tersier.

Penggunaan berbagai sumber data itu bertujuan memastikan kajian memiliki dasar ilmiah yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjadi referensi untuk memahami dampak industri ekstraktif secara lebih komprehensif.

“Dalam penyusunan kajian ini, kami menggunakan data primer yang didukung data sekunder hingga tersier. Hal tersebut penting agar kajian yang dihasilkan memenuhi kaidah penelitian akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” jelas Busyro.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah Trisno Raharjo, Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ridho Alhamdi, Sekretaris LHKP David Efendi, perwakilan MHH Shobirin, unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, insan pers, serta undangan lainnya.