Sekdaprov Sulteng Dorong Akses Pembiayaan UMKM dan Pengendalian Inflasi
Madika, Palu – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi serta menghadirkan program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Novalina saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building Program Kerja TPAKD dan TPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026).
Novalina menegaskan, perluasan akses keuangan dan pengendalian inflasi merupakan dua agenda strategis pembangunan daerah yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap TPAKD menjadi penggerak perluasan inklusi keuangan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak. Upaya tersebut perlu didukung penguatan literasi keuangan, pemanfaatan layanan keuangan digital, serta sinergi pemerintah daerah dengan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya.
“TPAKD tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Novalina meminta TPID memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan perkembangan cuaca dan potensi gangguan iklim dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Faktor tersebut dapat memengaruhi produksi pertanian, aktivitas nelayan, hingga kelancaran distribusi pangan.
Menurutnya, program TPAKD dan TPID harus saling terhubung. Akses pembiayaan yang memadai bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM dapat mendorong peningkatan produksi serta produktivitas ekonomi daerah. Di sisi lain, peningkatan produksi dan kelancaran distribusi turut membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Penguatan akses keuangan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Novalina berharap pelaksanaan program kerja TPAKD dan TPID sepanjang 2026 dievaluasi secara objektif. Evaluasi juga diharapkan menghasilkan strategi peningkatan indeks akses keuangan daerah, penguatan sistem pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas, target realistis, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
“Kita harus bekerja berdasarkan data, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya banyak rapat, tetapi kemudian minim tindakan dan aksi nyata. Jangan hanya banyak program, tetapi tidak terukur hasilnya,” tegasnya.
Novalina berharap TPAKD dapat menjadi motor penggerak perluasan akses keuangan masyarakat, sedangkan TPID menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah Evy Mulyani, kepala organisasi perangkat daerah terkait, pimpinan lembaga perbankan dan jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.