Mutmainah: Konseling Psikologis Penting Ungkap Akar Masalah Kasus Anak
Madika, Palu – Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona menyebut, konseling psikologis menjadi sorotan penting dalam mengungkap akar permasalahan sosial yang melibatkan perempuan dan anak di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Hal itu diutarakan menyusul adanya kasus temuan bayi di Kecamatan Palu Utara, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, selain proses penyelidikan hukum yang berjalan, pendampingan sosial dan psikologis bagi ibu bayi harus diperhatikan dengan cermat demi keselamatan serta kesiapan mentalnya.
Konseling Psikologis tersebut perlu dilakukan oleh tenaga profesional yang mampu menjaga kerahasiaan dan martabat pihak terkait. Tujuannya bukan semata memahami kondisi kejiwaan, melainkan menggali tekanan, relasi tidak sehat, kekerasan seksual, hingga persoalan ekonomi.
“Perempuan yang terlibat dalam peristiwa ini tetap harus mendapatkan pendampingan profesional untuk memahami situasi yang dialaminya. Kita perlu melihat apakah ada tekanan, ancaman, atau kekerasan,” ujar Mutmainah.
Pendekatan pemulihan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghapus pertanggungjawaban hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum dan konseling harus berjalan beriringan agar keadilan tercapai.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada keluarga yang belum siap secara ekonomi maupun psikologis dalam mengasuh anak. Sekolah Khusus Keluarga diusulkan untuk dikembangkan Pemerintah Kota Palu sebagai ruang belajar.
“Saya melihat Sekolah Khusus Keluarga menjadi salah satu pendekatan penting yang perlu dikembangkan Pemerintah Kota Palu. Kita perlu memiliki ruang pendidikan dan pendampingan bagi keluarga yang belum siap secara ekonomi maupun psikologis dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak, termasuk keluarga yang terbentuk melalui pernikahan dini,” jelasnya.
Ruang tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas keluarga agar terhindar dari stigma maupun penghakiman sosial. Edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja juga mendesak untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan.
“Jangan sampai persoalan kesehatan reproduksi menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan oleh remaja,” tambah Mutmainah.
Partisipasi seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat, hingga pemuda sangat dibutuhkan untuk membangun lingkungan yang aman.
DPRD Kota Palu sendiri terus mendorong evaluasi lintas perangkat daerah guna memperkuat efektivitas layanan perlindungan anak.
“Jangan hanya bergerak ketika kasus sudah terjadi. Pemerintah harus hadir lebih awal, masyarakat harus lebih peduli, keluarga harus lebih terbuka, dan remaja harus mendapatkan pengetahuan serta ruang aman untuk bertumbuh,” pungkasnya.