Madika, Palu – Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah dari Fraksi PKS, Sri Atun, menyoroti keterbatasan ketersediaan vaksin untuk penanganan rabies di Kabupaten Poso. Ia mendorong penguatan aspek pencegahan penyakit dalam pembahasan perubahan regulasi penyelenggaraan kesehatan daerah.

Sorotan tersebut disampaikan Sri Atun dalam diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Selasa (13/10/2026).

Dalam paparannya, Sri Atun menyebut ketersediaan vaksin di Poso belum mencukupi kebutuhan penanganan rabies. Persoalan itu, menurutnya, menjadi contoh pentingnya kesiapan sumber daya kesehatan untuk merespons penyakit yang menonjol di suatu wilayah.

Ia menilai penanganan kesehatan di Sulawesi Tengah perlu mempertimbangkan perbedaan persoalan penyakit antardaerah. Karena itu, pendekatan pelayanan dan pencegahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

BACA JUGA  Bunda Wiwik Dorong Edukasi Sejarah Rupiah Sejak Dini

Sri Atun juga meminta perhatian terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah terpencil dan kepulauan. Fasilitas yang memadai diperlukan untuk mendukung pelayanan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menempatkan kesiapsiagaan menghadapi wabah dan bencana sebagai salah satu kebutuhan dalam penguatan ranperda.

Politisi yang akrab disapa Bunda Wiwik itu turut meminta pendalaman pengaturan mengenai kesehatan matra serta penegasan ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan dalam rancangan regulasi.

“Berbagai masukan ini diarahkan untuk memperkuat aspek pencegahan dan kesiapan pelayanan, sehingga regulasi kesehatan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan yang muncul di lapangan,” tandas Bunda Wiwik.

BACA JUGA  DPRD Sulteng Pastikan Keabsahan Rapat Paripurna Penetapan APBD 2025