Madika, Bali – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mempelajari praktik pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di DPRD Provinsi Bali.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh referensi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaan DPRD.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/11/2026), dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu. Rombongan turut diikuti sejumlah anggota Komisi I, di antaranya Dr. I Nyoman Slamet, serta unsur pendukung Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.

Sri Indraningsih Lalusu mengatakan, koordinasi antarlembaga legislatif daerah menjadi bagian dari upaya memperoleh pengalaman dan referensi untuk memperkuat pelaksanaan tugas DPRD.

Menurutnya, Bali memiliki sejumlah pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang relevan untuk dipelajari, terutama terkait hubungan kerja DPRD dengan perangkat daerah dan efektivitas fungsi pengawasan.

“Kami ingin memperoleh informasi dan pengalaman secara langsung mengenai bagaimana DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan, membangun koordinasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Sri Indraningsih Lalusu, di Palu, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi I DPRD Sulteng mendalami pola koordinasi antara komisi DPRD dan perangkat daerah mitra kerja. DPRD Bali menjelaskan, komunikasi dilakukan secara rutin melalui pertemuan untuk membahas program yang sedang berjalan, rencana kegiatan tahun berikutnya, kebutuhan anggaran, hingga persoalan yang memerlukan perhatian DPRD.

BACA JUGA  DPRD Sulteng Tinjau Kesiapan Pemekaran DOB Tompotika

Rombongan juga mempelajari pelaksanaan pengawasan lapangan dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

Anggota DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet, menilai pelibatan perangkat daerah penting agar DPRD memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat. DPRD juga perlu memperoleh informasi langsung di lapangan, sehingga dapat mengetahui kesesuaian antara perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan program pemerintah daerah,” kata I Nyoman Slamet.

Ia menambahkan, koordinasi yang baik antara DPRD dan perangkat daerah dapat membantu mengidentifikasi persoalan sekaligus mendorong penyelesaian program yang belum berjalan optimal.

“Melalui koordinasi seperti ini, kita bisa melihat bagaimana praktik yang telah berjalan di daerah lain, kemudian mempelajari hal-hal yang relevan untuk diterapkan di Sulawesi Tengah dengan tetap menyesuaikan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

BACA JUGA  Komisi I DPRD Sulteng Gagas Pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan

Selain pola pengawasan, pertemuan tersebut membahas pengalaman DPRD Bali dalam pelaksanaan Panitia Khusus (Pansus), termasuk yang menangani persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan.

Setelah Pansus menyelesaikan tugas dan dibubarkan melalui mekanisme kelembagaan, tindak lanjut hasil pembahasan dan pengawasannya diserahkan kepada komisi terkait. Dengan mekanisme tersebut, pengawasan terhadap persoalan yang telah dibahas tetap dapat dilanjutkan sesuai kewenangan komisi.

Pembahasan lainnya menyangkut dukungan DPRD terhadap program prioritas perangkat daerah yang belum memperoleh dukungan anggaran memadai. DPRD Bali menjelaskan, kebutuhan program terlebih dahulu dibahas bersama perangkat daerah mitra kerja untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran sesuai ketentuan.

Komisi I DPRD Sulteng juga menaruh perhatian pada penataan organisasi perangkat daerah. Perubahan kelembagaan pemerintahan dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi, beban kerja, pembagian urusan pemerintahan, serta efektivitas pelayanan publik.

Selain itu, rombongan mempelajari pentingnya peraturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi peraturan daerah. Sejumlah perda berpotensi tidak berjalan optimal apabila belum dilengkapi aturan teknis, termasuk Peraturan Gubernur.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga memperoleh informasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Bali.

BACA JUGA  Raperda APBD 2026 Sulteng Diparipurnakan, Pemerintah Fokus pada Belanja Produktif

Bali pernah meraih peringkat pertama nasional dalam pengelolaan website JDIH pada 2022, peringkat kedua pada 2023, dan kembali meraih posisi terbaik pada 2024.

Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan website JDIH sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengakses rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan gubernur, kemudian menyampaikan kritik, saran, dan masukan terhadap substansi rancangan.

Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Sulteng untuk meningkatkan pengelolaan JDIH sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam pembentukan regulasi.

Hasil koordinasi dan komunikasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan DPRD Sulteng dalam memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran, serta kualitas kelembagaan.

Sejumlah rekomendasi yang mengemuka meliputi pengembangan pertemuan berkala dengan perangkat daerah, pelibatan perangkat daerah dalam pengawasan lapangan, penguatan tindak lanjut hasil kerja Pansus, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan pengelolaan JDIH dan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah.