Madika, Palu – Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Sri Indraningsih Lalusu, menegaskan setiap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus dikaji berdasarkan urgensi, kewenangan daerah, dan manfaatnya bagi masyarakat.

Menurutnya, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tidak semata-mata berorientasi pada penambahan produk hukum, tetapi harus memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan dan dapat dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikan Sri Indraningsih dalam Sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 di Sriti Convention Hall, Palu, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Sulteng melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan itu melibatkan pimpinan dan anggota Bapemperda, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), organisasi profesi, asosiasi, serta komunitas.

BACA JUGA  Propemperda Sulteng 2027 Masukkan Delapan Ranperda, Ini Daftarnya

Sri Indraningsih mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam sosialisasi tersebut. Menurutnya, partisipasi pemangku kepentingan penting untuk memperkaya substansi Ranperda agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, dua materi utama disampaikan, yakni Sosialisasi Program Propemperda Sulteng Tahun 2027 oleh Mahfud Masuara, S.H., dan Analisis Kebutuhan Perda (AKP) oleh Tenaga Ahli Bapemperda, Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H.

Mahfud menjelaskan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Program tersebut menjadi pedoman DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Asri Lasatu menekankan bahwa setiap usulan Ranperda harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

BACA JUGA  Sekretaris DPRD Sulteng Hadiri Peresmian 2.017 Pos Bantuan Hukum di Palu

Ia juga menjelaskan, penyusunan Propemperda perlu melalui identifikasi dan analisis kebutuhan. Proses tersebut dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat, kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik, dan wawancara.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan sejumlah masukan, antara lain terkait perlindungan kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional, pemberdayaan komoditas pertanian unggulan daerah, serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha muda.

Perwakilan PAPRI turut menyoroti pentingnya perlindungan karya cipta dan kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari identitas daerah.

Sementara itu, BRIDA Sulteng menyampaikan perkembangan fasilitasi kekayaan intelektual melalui pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk upaya mendorong perlindungan produk unggulan daerah seperti Durian Volcano.

BACA JUGA  Komisi I DPRD Sulteng Gagas Pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan

Berbagai masukan tersebut mendapat tanggapan dari pimpinan Bapemperda dan narasumber untuk menjadi bahan pengayaan serta penyempurnaan rancangan regulasi yang sedang dipersiapkan.

Melalui sosialisasi tersebut, Bapemperda berharap pembentukan Perda Tahun 2027 berlangsung lebih terarah dan partisipatif, serta menghasilkan produk hukum yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.