Madika, Palu – Perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas kedinasan menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum di Sulawesi Tengah.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam kegiatan yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Sritti Convention Hall Palu, Senin (19/10/2026).

Dalam materi pembahasan, bantuan hukum bagi ASN ditempatkan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko hukum yang dapat muncul ketika mereka menjalankan tugas kedinasan.

ASN dalam pelaksanaan tugasnya dapat menghadapi tuntutan pidana maupun sengketa perdata yang berkaitan dengan tindakan kedinasan. Tanpa pendampingan hukum yang memadai, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kekhawatiran dalam pengambilan keputusan strategis.

BACA JUGA  Komisi I DPRD Sulteng Gali Prosedur Pelepasan Aset Daerah di Sulsel

Bantuan hukum bagi ASN tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan dari ancaman hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga integritas birokrasi, memastikan pelayanan publik tetap berjalan, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas.

Namun, perlindungan tersebut dibatasi pada persoalan yang berkaitan dengan tugas kedinasan, bukan masalah pribadi ASN.

Materi pembahasan juga menekankan bahwa ASN berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut sejalan dengan persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan perlindungan hak asasi manusia.

Uji publik Ranperda Bantuan Hukum itu dipimpin dan dibuka Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES. Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota Komisi I, anggota Bapemperda, tenaga ahli, tim penyusun naskah akademik dan Ranperda, serta organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

BACA JUGA  Bhakti Kesehatan Polda Sulteng, Bartholomeus Serahkan Bantuan untuk Pasien Bibir Sumbing

Sejumlah pemateri turut memberikan paparan, yakni Reni Etikawati, S.H., M.H.; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Sopian, A.Md.IP., S.H., M.H.; serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Imran, S.H., M.H.

Pembahasan bantuan hukum bagi ASN menjadi bagian dari penyusunan regulasi baru yang juga mempertimbangkan kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Regulasi baru tersebut direncanakan menggantikan Perda Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin.