Madika, Sigi – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha dan Ranperda Percepatan Penurunan dan Angka Kematian Ibu dan Bayi, resmi disepakati bersama antara dan Kabupaten Sigi, untuk menjadi produk Hukum.

Persetujuan dua Ranperda itu disepakatai melalui penandatanganan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama Sigi, Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (19/8/2022).

Dalam laporan hasil pembahasannya, Ketua Pansus I, Dinie Dewi Mariaty mengaku, kedua Ranperda dibahas selama 19 hari masa kerja bersama Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selaku perwakilan Bupati.

“Beberapa kali mengalami penundaan Pengambilan Keputusan berhubung karenq ada regulasi baru terkait proses pengajuan fasilitasi Ranperda di Gubernur Sulteng melalui aplikasi e-Perda dan Alhamdulillah hari ini dapat dilakukan Penandatanganan dua Ranperda tersebut,” kata Dinie Dewi.

BACA JUGA  Pemkot dan PLN Didesak Data Kembali Jumlah Penggunaan PJU di Kota Palu

Legislator Partai Sigi itu pun menjelaskan, Fraksi-fraksi yang ada dalam Pansus I menyatakan pendapat akhir fraksi terkait Ranperda Penyelenggaran Perizinan Berusaha dan Ranperda Percepatan Penurunan dan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

“Dari enam fraksi di Sigi menyatakan pendapatnya menerima dan menyetujui dua Ranperda untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Sigi. Namun hanya Fraksi Partai Nasdem memberikan catatan berupa masukan dan saran bagi daerah,” sebut Dinie.

Sementara Bupati Sigi, Mohamad Irwan dalam sambutanya menjelaskan, Ranperda Percepatan Penurunan dan Angka Kematian Ibu dan Bayi nantinya akan menjadi kepastikan hukum bagi Pemkab Sigi dalam upaya penurunan angka Stunting dan AKIB, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sigi.

BACA JUGA  12 Klub Berlaga di Liga Futsal Nusantara Sulteng Tahun 2023

“Untuk Ranperda Penyelenggaran Perizinan Berusaha diharapkan Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Kabupaten Sigi dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan Berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Sigi,” jelas Irwan.

Dua Ranperda ini telah difasilitasi oleh Gubernur berdasarkan suratnya tanggal 15 Agustus 2022, meski sebelumnya penetapan dua Ranperda tersebut mengalami dua kali penundaan karena fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah belum selesai. (Sob)