Madika, Palu – Setiap Anggota di Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki hak untuk mengusulkan program yang harus diakomodir oleh setiap tahunnya. Hak tersebut, dulunya dikenal dengan nama anggaran aspirasi, namun saat ini diganti dengan istilah anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

“Pokok Pikiran (Pokir) dewan, karena merupakan aspirasi, maka bagian tak terpisahkan dari suatu proses, mulai dari perencanaan hingga eksekusi pembangunan. Baik fisik, maupun pembangunan non fisik,” kata Ketua , Hj Wiwik Jumatul Rofi'ah dalam rilis , Selasa 30 Agustus 2022.

Bunda Wiwik sapaan akrabnya menuturkan, Pokir disusun dan menjadi usulan, adalah aspirasi masyarakat yang diserap oleh anggota melalui berbagai sumber. Bisa melalui reses atau jaring aspirasi, melalui usulan lewat jalur partai, atau bisa juga masyarakat yang datang ke kantor dan menyampaikan aspirasinya.

BACA JUGA  Meski Menyehatkan, Ini Efek Samping Temulawak Saat Dikonsumsi

“Reses adalah yang dominan dalam inputan Pokir. Kenapa boleh juga lewat jalur Partai, karena keberadaan kami di DPRD ini, sebagai perpanjangan tangan Partai,” jelasnya.

Dalam setiap pengalokasian Pokir yang dilakukannya, Bunda Wiwik mengaku sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat, terkait arah kebijakan pembangunan serta politik anggaran yang ada di DPRD.

Misalnya kata Bunda Wiwik, dia selalu menekankan kepada masyarakat yang ingin mengajukan usulan program yang ingin dibiayai, maka harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan. Baik yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

“Misalnya ada yang usulkan pembangunan fisik, maka kita perlu juga melihat dokumen RPJM atau Tata Ruang. Jangan sampai, usulan masyarakat itu tidak sesuai dengan arah kebijakan. Olehnya itu, dalam setiap reses, saya mendorong masyarakat untuk mau belajar tentang arah kebijakan pembangunan di daerah kita, agar apa yang mereka usulkan dan kemudian kita advokasi melalui Pokir, selaras dengan tujuan pembangunan,”urainya.

BACA JUGA  Semua Kendaraan Operasional Perusahaan di Sulteng Wajib Bayar Pajak Lokal

Dalam setiap reses yang dilakukan, Bunda Wiwik juga menyiapkan form usulan program. Seluruh masyarakat yang hadir dalam reses, diberikan form tersebut untuk mereka isi, terkait apa saja usulan yang mereka sampaikan. Hal ini dilakukan, karena menurut Bunda Wiwik, reses di satu titik, biasanya hanya dilaksanakan paling lama 120 menit atau dua jam. Sedangkan yang hadir, biasanya melebihi target yang ditetapkan, yakni 100 orang.

“Coba bayangkan, 100 orang saja, kalau semua diberikan kesempatan bicara 2 menit, durasinya sudah 200 menit. Tidak cukup waktu. Lagipula, di antara masyarakat yang hadir itu, punya keinginan, tapi tidak sanggup menyampaikan. Makanya, dengan form tersebut, saya dapat menampung banyak aspirasi masyarakat,”katanya lagi.

BACA JUGA  DPRD Sulteng Dukung Penuh Program Kemenkumham

Edukasi lainnnya yang dilakukan Bunda Wiwik, dalam advokasi program yang diakomodir dalam Pokir, yakni soal aspirasi yang harusnya disampaikan setahun sebelum penyusunan anggaran. Menurut Bunda Wiwik, banyak kelompok masyarakat yang datang, baik ke ruangan , ruang kerja masing-masing anggota DPRD, bahkan ada yang datang ke kediaman, membawa proposal kegiatan. Sayangnya, karena dibawa di saat mendekati kegiatan, sehingga bantuan yang diberikan, juga hanya ala kadarnya, karena diambil dari kantong pribadi anggota DPRD.

“Kalau dari dana pribadi, tidak mungkin memenuhi semua yang diminta dalam proposal. Tetapi kalau mau programnya, sepenuhnya dibantu dan diakomodir melalui APBD, maka harus masuk dalam usulan Pokir. Sementara Pokir, harus diajukan dan sudah harus diinput ke (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), setahun sebelum penetapan APBD,” tandasnya.(**)