PKB Tolak Penghapusan Formasi CPNS Guru

Madika, Palu – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas menolak rencana penghapusan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi guru dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tidak ada alasan untuk tidak menolaknya, PKB secara nasional menolak. Kebijakan ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas dan kuantitas guru di masa depan,” tegas H. Nanang, Ketua Fraksi PKB Kota Palu, di Palu, Senin (04/01/2021).

Kata Nanang, pernyataan itu juga telah disampaikan Ketua Umum (Ketum) DPP PKB, H. Muhaimin Iskandar, selaku Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra, Minggu 3 Januari 2021.

Mengutip Ketum , Nanang menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, terdapat perbedaan mendasar antara PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam aturan tersebut, PNS telah diangkat hanya akan berhenti jika sudah memasuki usia pensiun, meninggal, pensiun dini atau tidak cakap dalam jasmani dan rohani. Sedangkan PPPK diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

“Sehingga, jika dalam waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka PPPK bisa begitu saja diberhentikan,” terangnya.

Keputusan itu, diakuinya dapat menurunkan minat generasi muda di Indonesia, memilih profesi sebagai tenaga pengajar.

“Bagaimanapun seorang juga membutuhkan jaminan kesinambungan atas profesi yang mereka geluti termasuk para pendidik. Jika jaminan kesinambungan pekerjaan tersebut tidak bisa diberikan oleh satu bidang profesi tertentu, maka bisa dipastikan akan menurunkan jumlah peminatnya,” pungkasnya.

Dia menegaskan, kebijakan ini sering kontradiktif, disatu sisi berharap para guru kita profesional saat mendidik anak-anak, namun disisi lain juga kebijakan sering memberlakukan tenaga pendidik tidak profesional.

Selamanya pemerintah hanya berharap pengabdian dari tenaga pendidik tanpa berusaha secara sungguh-sungguh mengangkat harkat dan martabat para tenaga pendidik.(Redaksi)