Madika, Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kegiatan koordinasi di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta pada Jumat, (10/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lantai 6 kantor Dinas KPKP tersebut diterima langsung oleh pejabat setempat.

Rombongan Komisi II dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Sony Tandra, ST, bersama anggota Dr. Hj. Vera R. Mastura dan Suryanto, SH, MH.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat wawasan dan strategi pengembangan sektor pangan, kelautan, dan pertanian dalam menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan daerah maupun nasional.

Dalam sambutannya, Sony Tandra menegaskan bahwa Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga Calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

Ia menilai penting bagi pemerintah daerah menyiapkan langkah konkret dalam mendukung ketersediaan pangan di masa depan.

BACA JUGA  Sah! APBD Perubahan 2023 Resmi Ditetapkan DPRD bersama Pemerintah Kota Palu

“Sulteng secara geografis berhadapan langsung dengan wilayah calon IKN, sehingga sangat potensial menjadi pemasok bahan pangan bagi ibu kota negara nanti. Karena itu, sektor pangan dan perikanan perlu dikelola lebih serius dan berkelanjutan,” ujar Sony.

Dalam pertemuan itu, Sony juga menggali informasi mengenai strategi Dinas KPKP DKI Jakarta dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat ibu kota. Ia menanyakan apakah kebutuhan pangan DKI lebih banyak dipenuhi melalui pasokan dari daerah lain atau dari produksi mandiri di wilayahnya.

Sementara itu, Suryanto menyoroti struktur kelembagaan Dinas KPKP yang mengintegrasikan bidang ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian dalam satu institusi. Ia menilai model ini menarik untuk dijadikan referensi penguatan tata kelola organisasi perangkat daerah di Sulteng.

BACA JUGA  Juru Parkir Liar Jadi Keluhan Driver Ojol

Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan pangan di DKI memang berasal dari daerah lain seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Namun, Pemprov DKI aktif menjaga stabilitas harga, distribusi, dan ketahanan pangan perkotaan melalui berbagai program, termasuk bantuan pangan untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta subsidi pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain sektor pangan, Dinas KPKP juga memaparkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Pemerintah daerah memberikan bantuan perahu, mesin, alat tangkap, serta dukungan bengkel perbaikan bagi nelayan di pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Sony Tandra kemudian menanyakan mengenai penerapan teknologi budidaya ikan di DKI Jakarta, apakah masih tradisional atau sudah menggunakan sistem bioflok modern, serta ketersediaan benih bagi pembudidaya lokal.

BACA JUGA  Teladani Nabi, Bunda Wiwik: Amalkan Sunnahnya

Menjawab hal itu, pihak Dinas KPKP menjelaskan bahwa DKI telah memiliki unit pembenihan ikan sendiri yang mendukung pembudidaya baik secara tradisional maupun modern. Teknologi bioflok kini banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi di lahan terbatas.

Melalui kegiatan ini, Komisi II DPRD Sulteng berharap dapat menyerap best practice dari Dinas KPKP DKI Jakarta dalam pengelolaan ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian, untuk diterapkan sesuai potensi dan karakteristik wilayah Sulawesi Tengah.

“Kami berharap hasil koordinasi ini bisa menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan serta pemberdayaan nelayan dan petani di Sulawesi Tengah,” tutup Sony.