Nawab Kursaid: Pelantikan PAW DPRD Palu Digelar Sabtu
Madika, Palu – Sekretariat DPRD Kota Palu mematangkan persiapan pelaksanaan rapat paripurna pengucapan janji anggota DPRD melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung Sabtu (17/10/2026) pukul 16.00 WITA.
Sekretaris DPRD Kota Palu, Nawab Kursaid, mengatakan persiapan administrasi dan teknis terus dilakukan agar agenda tersebut dapat terlaksana sesuai jadwal.
“Sudah saya koordinasikan dengan pimpinan, Pak Ketua. Kita laksanakan hari Sabtu pukul 16.00 WITA, insyaallah. Teman-teman di semua bagian sementara bekerja untuk persiapan,” ujar Nawab saat ditemui sejumlah jurnalis di ruang kerjanya, Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan, koordinasi telah dilakukan bersama pimpinan DPRD dan seluruh bagian terkait. Proses pengurusan surat keputusan (SK) di tingkat provinsi juga masih berjalan.
Persiapan melibatkan sejumlah bagian di lingkungan Sekretariat DPRD, mulai dari persidangan, bagian umum, hingga hubungan masyarakat (humas).
Koordinasi juga dilakukan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta unsur pengamanan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan dan pengaturan lalu lintas.
Nawab berharap seluruh kebutuhan pelaksanaan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga agenda PAW berjalan lancar.
Dalam agenda tersebut, Nancy Fischer disebut sebagai calon pengganti anggota DPRD Kota Palu. Namun, pengucapan janji sebagai anggota DPRD melalui mekanisme PAW tidak sekaligus menjadi proses pengisian jabatan Wakil Ketua II yang ditinggalkan Moh. Anugrah Pratama dari Partai NasDem.
Menurut Nawab, pengisian posisi pimpinan dewan akan dijadwalkan kembali setelah tahapan PAW anggota DPRD rampung. Proses selanjutnya tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, Sekretariat DPRD hanya bertugas memfasilitasi kebutuhan administrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan. Sementara penentuan calon untuk mengisi posisi pimpinan dewan merupakan kewenangan internal partai politik.
“Kami hanya memfasilitasi apa yang ada dan melaksanakannya,” tegasnya.