Madika, – Gubernur , Anwar Hafid, menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara () di lingkungan harus menyatukan visi dan bekerja selaras dengan kepemimpinan yang baru.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi di halaman parkir Kantor Gubernur, Selasa (4/3/2025), didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina.

“Kita ini hanya koordinator, yang punya rakyat itu bupati dan wali kota. Maka jangan ada lagi ego sektoral. Semua program, sekecil apa pun, harus diketahui oleh kepala daerah setempat,” tegas Anwar.

Ia menyoroti pentingnya kepemimpinan yang terbuka dan rasional. Menurutnya, era kepemimpinan berbasis garis komando sudah tidak relevan.

“Sekarang semua bekerja dengan pemikiran dan logika. Tidak bisa lagi ada kepala dinas yang hanya memberi perintah tanpa pertimbangan rasional,” tambahnya.

BACA JUGA  Bazar Sembako Murah Meriahkan HUT Bhayangkara ke-78 di Palu

Anwar juga memaparkan program-program unggulan pemerintahannya, seperti Berani Cerdas untuk pendidikan, Berani Sehat untuk layanan , Berani Menyala untuk penyediaan listrik, dan Berani Panen Raya untuk ketahanan pangan.

Ia menekankan bahwa program-program ini harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar janji.

“Kami pastikan tidak ada lagi pungutan di SMA dan SMK. Beasiswa juga tersedia untuk semua anak yang ingin kuliah, baik anak maupun masyarakat umum. Di sektor , tidak boleh ada satu pun warga Sulteng yang tidak memiliki jaminan ,” ujarnya.

Di bidang infrastruktur, Anwar berkomitmen membangun jalan tol desa sepanjang 1.000 kilometer dalam lima tahun ke depan. Ia juga memastikan bahwa setiap desa harus memiliki akses listrik dan internet.

BACA JUGA  Bantuan Obat-obatan Untuk Lansia Disampaikan Warga Saat Menghadiri Reses Fatimah

“Saya tidak mau tahu caranya, yang jelas di akhir periode saya, semua desa harus terang dan terhubung,” katanya.

Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido mendapat tugas khusus mengawasi sektor kesehatan. Ia menargetkan peningkatan pelayanan rumah sakit, termasuk pembangunan rumah sakit berskala internasional agar warga tidak perlu dirujuk ke luar daerah.

“Kesehatan adalah hak dasar. Tidak boleh ada pasien yang terlantar hanya karena sistem yang buruk,” tegasnya.

Selain itu, Anwar memperkenalkan program Berani Berkah, yang mendorong untuk meningkatkan ibadah dan disiplin kerja.

Ia bahkan menetapkan aturan bahwa setiap rapat pemda harus dihentikan 30 menit sebelum waktu salat bagi umat Islam.

“Kalau ada kepala dinas yang melanggar aturan ini, hari itu juga saya berhentikan,” katanya tegas.

BACA JUGA  UPT Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Sulteng Raih Akreditasi A

Menutup rapat, Anwar mengingatkan bahwa lima tahun ke depan harus menjadi masa kerja keras bagi ASN dalam membangun .

“Tidak ada dua matahari. Semua harus satu komando untuk kesejahteraan rakyat,” tandasnya.