Anwar Hafid: Jangan Lobi Istri Saya, Urusan Pemerintah Itu Urusan Saya!

Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya untuk mengefisienkan anggaran dan meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam Rapat Koordinasi di halaman parkir Kantor Gubernur pada Selasa (4/3/2025), ia menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas yang hampir menyentuh Rp200 miliar.

“Kalau dihitung-hitung, ini seperti ada orang yang jalan terus tanpa pernah ada di kantor,” ujar Anwar.

Ia memastikan bakal memangkas anggaran perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu agar dana tersebut bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat.

Ia juga akan menetapkan batasan perjalanan dinas bagi kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, hingga staf agar anggaran lebih terkontrol.

Anwar juga menegaskan praktik “titip-titip anggaran” tidak akan lagi terjadi di pemerintahannya.

Menurutnya, anggaran yang berhasil dihemat lebih baik dialokasikan untuk menaikkan tunjangan pegawai. “Lebih baik kita gunakan untuk meningkatkan tunjangan pegawai daripada hanya dinikmati segelintir orang,” tegasnya.

Ia bahkan memastikan bahwa sebelum Lebaran, ASN akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan, termasuk gaji ke-13.

Selain soal efisiensi anggaran, Anwar menyoroti ketidakadilan dalam pemberian tunjangan kinerja di beberapa dinas.

Ia menemukan ada dinas yang tunjangannya naik dengan mudah, sementara dinas lain justru stagnan. “Tunjangan kinerja itu bukan soal dinas basah atau kering, tapi soal kesejahteraan pegawai. Semua harus mendapat hak yang sama,” katanya.

Dalam upayanya memperbaiki sistem birokrasi, Anwar mengingatkan agar para kepala dinas tidak membeda-bedakan stafnya.

“Dalam hidup ini, jangan pernah ada anak emas, karena satu anak emas akan melahirkan seribu anak tiri,” ujarnya.

Ia juga melarang ASN untuk mencoba melobi anggaran lewat jalur keluarga pejabat. “Jangan coba-coba lobi-lobi ke istri saya. Pekerjaan pemerintah adalah urusan saya, bukan urusan istri saya,” tegasnya.

Selain itu, ia menegaskan agar semua urusan administrasi diselesaikan dengan cepat tanpa alasan “sementara diproses” yang tak jelas.

Anwar juga menekankan bahwa penghematan anggaran akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, terutama untuk membantu biaya kuliah mahasiswa di Sulawesi Tengah.

“Bayangkan, Rp300 miliar yang kita kumpulkan bisa membiayai SPP ribuan mahasiswa. Itu jauh lebih bermanfaat,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Anwar akan menerapkan sistem pelayanan yang lebih transparan dan terukur. Ia meminta setiap instansi menetapkan durasi penyelesaian administrasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan profesional.

“Kalau ada yang lebih cepat dari target, ada reward. Kalau lebih lambat, siap-siap terima punishment,” tutupnya.