Madika, Palu – Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah () Fatimah HM Amin Lasawedi mendorong pemerintah daerah segera melaksanakan Pertemuan Tatap Muka () di dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. Sebab merupakan watak pendidikan di Indonesia.

Model pembelajaran di Indonesia jelas Fatimah mengadopsi proses pembelajaran langsung. Meski metode, strategi, teknik maupun pendekatannya beragam dalam konteks pengembangan pembelajaran namun tidak akan jauh dari model pembelajaran langsung.

“Dimana, guru dan murid menjadi dua partner belajar yang saling membutuhkan. Sehingga eksistensi pembalajaran tercermin aktif dalam rangkaian pembelajaran dengan model tersebut,” kata kepada wartawan, Kamis 9 September 2021.

Alasan lain, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, bisa dilihat dari banyaknya orang tua murid yang mengeluh. Karena anak-anaknya menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan di rumah.

Anak-anak lebih banyak menggunakan gadget yang sangat menyandera mereka dengan berbagai aplikasi game seperti mobil legend, PUPG dan lain-lain.

BACA JUGA  Pansus III DPRD Sulteng Kunjungi BPD Provinsi Bali

“Kalau begini terus, bisa bodoh generasi kita lantaran lebih banyak main game daripada belajar,”jelasnya.

Ditengah yang melanda dunia, memang menuntut adanya perubahan model pembelajaran tatap muka di . Baik dari aspek metode, pendekatan, teknik dan strategi harus diubah sesuai situasi.

Saat ini menurutnya, memang menuntut pendekatan berbasis teknologi dengan pemanfaatan berbagai platform media belajar yang bisa kita akses di playstore maupun vendor-vendor aplikasi ternama seperti whatsapp, Facebook, dan semacamnya.

Namun yang menjadi soal adalah konsistensi dan komitmen belajar peserta didik yang justru teralihkan oleh arus pengguna smartphone yang tidak jarang justru digunakan untuk main game bukan lagi belajar.

Sementara tugas-tugas yang dibebankan oleh pendidik justru terabaikan dan sekedar dikerjakan untuk menggugurkan kewajibannya.

“Secara tegas, bisa saya katakan bahwa pembelajaran yang biasa kita sebut pembelajaran daring ini pada aspek sosiologisnya sangat membebani kalangan ekonomi lemah dan kaum yang masih gagap teknologi, karena minimnya biaya buat kuota dan rendahnya pengetahuan tentang fitur-fitur belajar online,” jelas Fatimah.

BACA JUGA  Upaya Pemprov Atasi El Nino Dipertanyakan

Sementara jika dilihat dari aspek efektivitas, pembelajaran daring selama ini hanya menyentuh ranah kognisi belaka. Sehingga mengabaikan ranah afektif dan psikomotoriknya. Murid seolah-olah diperhadapkan dengan mesin-mesin pembelajaran yang menekankan pada pengetahuan, bukan budi pekerti dan pembentukan akhlak.

Berbeda halnya zaman dulu, pendidikan menekankan pada aspek budi pekerti sekaligus pengetahuan (kognisi).

“Kemudian, kita kemarin sudah dicecar dengan kewajiban untuk tenaga pendidik, seharusnya yang sudah divaksin boleh melakukan PTM sebagai langkah untuk menghadapi situasi pandemi. Tapi faktanya, yang sudah divaksin ternyata tetap juga tidak boleh PTM, terus tujuan vaksinasi kemarin untuk apa kalau toh tetap dilarang?. Ini juga jadi perhatian kita soal kondisi sosial pascavaksin yang ternyata menjadi persoalan baru,”katanya.

BACA JUGA  Upaya Bampemperda DPRD Palu Melepas Belenggu Narkotika

Secara teknis, kata , PTM di tengah pandemi bisa dilakukan dengan berbagai metode. Misalnya pembatasan jumlah murid dalam satu kali tatap muka.

Model ini ujarnya, dengan menentukan skala dan fase belajar bergiliran yang tidak menyebabkan terjadinya kerumunan yang bisa menjadi penyebab kluster baru.

Hal itu bisa dilakukan dengan menginisiasi melalui penjadwalan kelas pagi dan siang menjelang sore. Sehingga nantinya ada pendisiplinan bagi yang tidak mau hadir.

“Dari sini juga, kita tahu murid yang serius belajar dan yang main-main. Murid yang berkomitmen dengan pembelajaran dan yang tidak serius. Kemudian bentuk evaluasinya lebih transparan dan terjadi pengamatan langsung, tidak sekedar mengandalkan hasil tugas yang dikumpulkan secara aplikatif,”demikian .(*)