Madika, Makassar – Komisi I DPRD Provinsi menyambangi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam lawatan koordinasi dan komunikasi (Korkom) antar daerah, Kamis 30 September 2021 di Kota Makassar. Sejumlah agenda menjadi topik utama lawatan kali ini, diantaranya mempelajari cara usulan menambah kuota kursi DPRD provinsi.

Selain usulan cara menambah kuota kursi, rombongan komisi I yang dipimpin langsung Ketua Komisi I, Sri Indra Ningsih Lalusu, juga membahas beberapa kegiatan sosialisasi diantaranya (Sosper) dan Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan (Sosbang) yang biasa dilakukan DPRD Sulawesi Selatan.

Selain ketua komisi I, rombongan DPRD yang ikut dalam pertemuan itu yakni Wakil Ketua Komisi I, Wiwik Jumatul Rofi'ah, Sekretaris Komisi I , Ambo Dalle, Kaharuddin, Enos Pasaua. Turut mendampingi Kabag Persidangan dan Risalah Wahid Irawan, Kabag Perundang Undangan Sitti Rahmawati. Rombongan diterimah oleh Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Salle KS Dalle dan Andi Hery Suhmi Attas.

BACA JUGA  Pemprov Identifikasi 7 Desa Perlu Penanganan Bronjong

Salle Dalle mengapresiasi pertemuan ini, karena bagian dari berbagi dan bertukar informasi tentang program kegiatan yang berkaitan langsung dengan dewan. Misal reses, kunjungan Daerah Pemilihan (Dapil), publik, sosialisasi perundangan termasuk pengawasan dari inspektorat.

Menanggapi berbagai pertanyaan yang berkembang dalam pertemuan tersebut, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD , Andi Amir Hamsah saat diberikan kesempatan memberikan penjelasan mengatakan, tentang kegiatan reses, Sosper, Sosbang, Sospil dan publik, semua difasilitasi oleh sekreatriat DPRD.

“Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan membuat konsep Juknis yang terinci dengan melibatkan di DPRD. Tujuannya selain memudahkan anggota dalam melaksanakan kegiatan tersebut, juga memudahkan dalam , baik oleh inspektorat maupun dari BPK RI,” ujar Andi Amir.

BACA JUGA  Banyak Kekeliruan, DPW PKS Sulteng Minta KPU Tidak Lagi Gunakan SiRekap

Pertemuan itu berakhir ditandai dengan saling tukar cendera mata antara DPRD Sulawesi Tengah dan DPRD Sulawesi Selatan.(win)