DPRD Sulteng Minta Aturan Berani Sehat Diperjelas agar Tak Tumpang Tindih
Madika, Palu – Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, H. Syarifuddin, menyoroti dampak penerapan program Berani Sehat terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan serta keterbatasan rumah sakit rujukan dalam pelaksanaan program tersebut.
Sorotan itu disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyempurnaan Keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Bidarawasia DPRD Sulteng, Selasa (13/10/2026).
Syarifuddin mengungkapkan, kehadiran program Berani Sehat memunculkan fenomena di lapangan, yakni sejumlah masyarakat peserta BPJS Mandiri berhenti membayar iuran rutin.
Di sisi lain, pelaksanaan program tersebut menghadapi kendala keterbatasan fasilitas kesehatan. Saat ini, menurut Syarifuddin, hanya terdapat dua rumah sakit rujukan untuk program Berani Sehat di Sulawesi Tengah. Jumlah itu dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang mencapai sekitar tiga juta jiwa.
“Kondisi keterbatasan faskes rujukan ini memicu persepsi publik seolah-olah pihak Rumah Sakit sengaja mempersulit pelayanan. Padahal, akar permasalahannya terletak pada belum jelasnya regulasi pendukung serta minimnya sosialisasi di tingkat bawah. Ketidakjelasan aturan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada Tenaga Kesehatan (Nakes) yang pembayaran jasa medisnya menjadi terhambat,” tegas Syarifuddin.
Karena itu, DPRD Sulteng menekankan perlunya penetapan sasaran penerima manfaat dan wilayah penggunaan layanan Berani Sehat secara spesifik dan terukur. Pengaturan tersebut diperlukan agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan program BPJS Kesehatan.
Selain itu, kepastian mengenai insentif dan hak tenaga kesehatan juga dinilai perlu diatur secara tegas dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
FGD yang diprakarsai Komisi IV DPRD Sulteng tersebut dibuka secara resmi oleh Syarifuddin. Kegiatan dihadiri Ketua Komisi IV H. Moh. Hidayat Pakamundi, Sekretaris Komisi IV Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, serta anggota Komisi IV lainnya, yakni Hj. Zalzulmida A. Djanggola, Sri Atun, Yusuf, dan Mahfud Masuara.
Turut hadir tim penyusun, tenaga ahli, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui FGD tersebut, Komisi IV bersama para pemangku kepentingan berupaya menyempurnakan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, mendukung kelancaran pelayanan kesehatan, serta menjamin perlindungan yang adil bagi masyarakat dan tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah.