Pemprov Sulteng Siapkan Skema Gotong Royong Tangani Puluhan Ribu RTLH
Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menyiapkan skema pembiayaan gotong royong untuk menangani sekitar 70 hingga 78 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Sulawesi Tengah.
Skema tersebut melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta dukungan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat memberikan arahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (3/3/2026) di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng.
Gubernur menegaskan bahwa arah baru pembangunan daerah menempatkan data sebagai panglima kebijakan dan menjadikan penanganan RTLH sebagai pintu masuk utama penurunan angka kemiskinan.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” tegasnya.
Ia mengungkapkan telah menghabiskan waktu bersama para kepala OPD, termasuk di akhir pekan, untuk membedah data hingga tingkat paling rinci. Langkah itu dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar berangkat dari kondisi riil di lapangan, bukan sekadar asumsi.
Dari hasil pendalaman data, pemerintah menemukan korelasi kuat antara angka kemiskinan dan kondisi perumahan. Semakin tinggi jumlah RTLH, semakin tinggi pula angka kemiskinan di suatu wilayah.
Gubernur mencontohkan kondisi di Palu, di mana angka kemiskinan relatif kecil, namun jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah sangat tinggi.
Sebaliknya, di beberapa kabupaten lain, kepemilikan rumah relatif baik, tetapi kualitas rumah yang tidak layak justru mendorong tingginya angka kemiskinan.
“Dari data ini kita belajar, bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kondisi rumah. Karena itu, kalau kita mau menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah rumah tidak layak huni,” tegas Gubernur.
Ia menjelaskan, fokus pada RTLH akan membuka ruang intervensi lintas sektor secara terpadu. Saat persoalan rumah ditangani, kebutuhan lain seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, UMKM, sanitasi, hingga infrastruktur dasar dapat diintegrasikan dalam satu sasaran.
“Inilah kenapa data itu penting. Kalau tidak dibedah, kita tidak akan pernah tahu akar masalahnya,” katanya.
Terkait pembiayaan, Gubernur memastikan seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah telah sepakat menjalankan skema pembiayaan bersama. Dalam waktu dekat, ia akan mengundang seluruh bupati dan kepala perangkat daerah terkait untuk menyepakati pembagian tanggung jawab secara proporsional.
“Kalau datanya sudah dicek dan benar, semua orang harus pakai data ini. Tidak boleh lagi ada anggaran yang bias ke mana-mana,” tegasnya.
Untuk memastikan kebijakan tepat sasaran, validasi data RTLH akan dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau konsultan profesional.
Setelah data dinyatakan akurat, seluruh kebijakan dan program wajib mengacu pada satu data yang sama agar tidak terjadi anggaran yang bias dan tidak menyentuh masyarakat paling membutuhkan.
Menutup arahannya, Gubernur kembali menegaskan urutan kerja yang harus dipahami seluruh OPD, yakni data sebagai dasar, inovasi sebagai solusi, dan digitalisasi sebagai penguat sistem.
