Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, mengambil sumpah dan melantik 40 aparatur sipil negara jabatan Eselon II dan tenaga fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Prosesi pelantikan berlangsung di Rumah Jabatan Siranindi II, Senin (11/5/2026), dengan semangat mempercepat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Para pejabat yang mengisi jabatan strategis tersebut telah melalui proses uji kompetensi atau job fit sehingga diharapkan mampu bergerak cepat, adaptif, dan menghadirkan terobosan di masing-masing perangkat daerah.

Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya Rachman Ansyari sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, I Wayan Yudana sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta Irwan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

BACA JUGA  Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual, Anak SD di Palu Ditemukan Tak Bernyawa Tanpa Pakaian

Selain itu, Rusmiadi dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Wahyu Agust Pratama sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Muh Syahrul Syam sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pejabat lainnya yang turut dilantik yakni Wahid Irawan, Susanto Wibowo, A. Haris, serta Asbudianto.

Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan seluruh perangkat daerah harus berani berinovasi dan fokus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

“Lakukan karya-karya kecil yang nyata. Itu jauh lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah terwujud,” tegasnya.

BACA JUGA  Dishub Lanjutkan Penertiban Angkutan Rental

Ia juga mengingatkan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama tanpa terpengaruh keterbatasan anggaran.

“Pelayanan kepada rakyat tidak mengenal alasan. Rakyat tidak peduli defisit atau keterbatasan anggaran, yang mereka tahu adalah kebutuhan mereka harus terpenuhi dengan cepat dan tepat,” ujarnya.

Anwar Hafid berharap pejabat yang baru dilantik mampu menjadi motor penggerak organisasi, memperkuat kinerja, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi langkah awal dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.