Madika, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi.

Dalam usulan tersebut, porsi pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang sebelumnya sebesar 60 persen diusulkan turun menjadi 40 persen. Sementara itu, porsi pemerintah kabupaten/kota diusulkan naik dari 40 persen menjadi 60 persen.

Usulan itu disampaikan Reny saat membuka Rapat Koordinasi Haji Tahun 1448 H/2027 M di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (21/10/2026).

Menurut Reny, perubahan komposisi pembiayaan tersebut mempertimbangkan pembagian beban anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah provinsi harus mengakomodasi kebutuhan 12 kabupaten dan satu kota. Sementara itu, setiap pemerintah kabupaten/kota hanya menanggung pembiayaan untuk wilayahnya masing-masing.

BACA JUGA  Gaya Berbeda Reses Fairus Maskati

Usulan perubahan skema tersebut diharapkan menjadi bahan pembahasan bersama agar pembagian anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. Awaluddin, S.Sos., M.P.A., yang menghadiri rakor mewakili Ketua Komisi IV, menilai pembahasan bersama antarpemerintah daerah dan instansi terkait diperlukan agar perencanaan anggaran dilakukan secara matang dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan menjalankan tugas masing-masing secara optimal. DPRD akan melaksanakan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya untuk mendorong agar persiapan dan pelayanan kepada jemaah benar-benar diperhatikan,” ujar Awaluddin.

BACA JUGA  Bunda Wiwik Serap Aspirasi Organisasi Perempuan di Touna

Selain membahas pembiayaan, rakor tersebut juga menjadi forum koordinasi persiapan pelayanan calon jemaah haji, termasuk pemeriksaan kesehatan.

Dalam arahannya, Reny meminta jajaran Dinas Kesehatan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat pemeriksaan kesehatan calon jemaah agar kondisi mereka dapat diketahui dan dipersiapkan dengan baik sebelum keberangkatan.

Rapat koordinasi tersebut diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Muklis, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah, para sekretaris daerah kabupaten/kota, Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, para kepala bagian kesejahteraan rakyat kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya.

Melalui rakor tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyatukan langkah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027.

BACA JUGA  Jabat Ketua DPRD, Armin : Tidak Ada Lagi Kubu-kubuan