, – Target capaian Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (PL-KUMKM) di Sulawesi Tengah sebanyak 164.000 data yang tersebar lima kabupaten/kota.

“Cakupannya yaitu , Morowali, Poso, Donggala, dan Kota ,” ungkap Sekretaris Dinas Koperasi , Imran, saat Pelatihan Teknis Training Of Trainer (TOT) PL-KUMKM di , Selasa 29 Maret 2022.

PL-KUMKM adalah kegiatan pendataan lengkap terhadap seluruh pelaku dan unit usaha/perusahaan yang berada di seluruh , termasuk Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini digagas Kementerian Koperasi dan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik yang bertujuan untuk membangun basis data tunggal .

“PL-KUMKM bertujuan untuk memperoleh data yang dapat memberikan informasi tentang pelaku usaha, unit usaha/perusahaan menurut wilayah maupun lapangan usaha sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan analisis,” ucap Imran.

BACA JUGA  Usai Lantik Empat Pejabat Pemkot Palu, Ini Pesan Wali Kota

Kemudian untuk mendapatkan informasi penggunaan tenaga kerja;  mendapatkan informasi pasokan dan pasar; mendapatkan informasi struktur pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan usaha/perusahaan; mendapatkan gambaran permodalan, prospek, dan kendala usaha/perusahaan; dan mendapatkan informasi penggunaan internet dalam kegiatan usaha (on-line), sistem waralaba (franchise), dan kepemilikan unit usaha/perusahaan (ownership).

Olehnya agar pelaksanaan lapangan PL-KUMKM Tahun 2022 berjalan dengan lancar dan data yang dihasilkan akurat, maka dilaksanakan Pelatihan Teknis TOT PL-KUMKM sekaligus guna menyamakan pemahaman konsep, definisi dan metodologi yang digunakan.

Para peserta diharapkan dapat melatih kembali enumerator yang telah lolos seleksi di wilayah kerja masing-masing. Diskusi dan saling bertukar wawasan selama kegiatan terhadap kasus-kasus yang ada di daerah juga diharapkan dapat menjadi solusi berbagai macam permasalahan di lapangan.

BACA JUGA  Nyoman Sriadijaya Tanggalkan Posisi Kadispar

“Data dalam pembangunan memiliki peranan yang sangat penting, karena selain digunakan sebagai dasar perencanaan juga sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintah,” tandas Imran. (*)