, Palu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu secara tegas mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah () tentang pengelolaan keuangan daerah yang diusulkan Kota (Pemkot) untuk dibahas ketingkat selanjutnya.

Dikembalikannya usulan tersebut, didasari sejumlah pertimbangan yang telah dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) , melalui rapat paripurna dengan agenda penetapan perubahan Prompemperda digelar, Senin(30/05/2022) di ruang sidang utama DPRD.

“Dari hasil kajian yang kami lakukan, masih banyak kata dan dokumen yang tidak terlampir. Maka dengan ini, saya selaku ketua Bampemperda mengusulkan agar ini dikembalikan untuk dilengkapi,” kata Mutmainah Korona, Selaku ketua Bampemperda Dalam sambutannya.

Mutmainah Korona, Ketua Bampemperda membacakan hasil kajian menyangkut ranperda tentang pengelolan keuangan daerah sebelum mengusulkan pengembalian ranperda, melalui paripurna, Senin (30/05/2022). Foto : Isitimewa

Usulan pengembalian tersebut secara resmi diajukan, sebab paripurna yang dipimpin Plt Ketua , Erman Lakwana tidak mendapat sanggahan dari fraksi-fraksi di DPRD. Bahkan fraksi pengusung seperti dan Hanura tidak berkomentar atas pengembalian ranperda.

BACA JUGA  Lima Lokasi yang Bisa Jadi Spot Ngabuburit Asyik Di Kota Palu

Dengan dikembalikannya ranperda ini, menambah deretan usulan ranperda yang diajukan Pemkot Palu terkesan asal-asalan, serta tidak serius dalam mengajukan sebuah produk hukum.

“Pemkot ini serius atau tidak mengajukan Ranperda. Dari tahun kemarin selalu ada dokumen yang tidak lengkap. Contoh ranperda mengenai penataan kawasan wisata, sampai sekarang dokumennya belum lengkap dan ada beberapa ranperda yang urgent lainnya. Kembalikan saja kalau tidak serius,” cetus Anggota DPRD Palu, Joppi Alvin Kekung dalam instrupsinya.

Senada, , Rizal Dg Sewang mengaku. Sikap tidak seriusnya pemkot dalam mengajukan ranperda menjadi dasar sering berubahnya jadwal persidangan.

Inilah yang menjadi banyaknya rapat dalam Banmus, karena disitulah mengubah lagi agenda. Sehingga ini menjadi peringatan kepada Pemkot saat mengusulkan Ranperda tentunya dokumen harus juga sudah siap, baik itu naskah akademiknya atau aturan undang-undang.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sulteng Membahas Peran Legislatif dalam Mewujudkan Pemilu Damai

“Apalagi terakit dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020, Perda tentang pengeloahaan keuangan daerah harus di sahkan tahun ini,” tegas Rizal. (Sob)