, Palu – Begitu sentralnya peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena memiliki tiga fungsi utama yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sehingga menginisiasi Sekretariat DPRD Provinsi melaksanakan workshop kerjasama, dengan mengangkat tema ‘Peran DPRD Pada Kerjasama Daerah di Pemerintahan Daerah Provinsi .

Pada workshop yang dilaksanakan disalah satu hotel di , Senin 6 Juni 2022, Sekretaris DPRD , Singi mengatakan, tujuan workshop ini untuk melakukan sharing dalam meningkatkan nilai-nilai ekonomi, sehingga dibutuhkan sinergitas, keterpaduan dan keselarasan.

“DPRD sangat berperan dalam memberikan rekomendasi dari segi penganggaran yang dituangkan kedalam nota kesepahaman (MOU) atau perjanjian kerjasama antar daerah, melalui kepala daerah yaitu gubernur,” kata Sekwan.

BACA JUGA  Nasib Pesepak Bola Palu, 'Mengemis' Demi Mengharumkan Nama Daerah

Lanjut Sekwan, melalui workshop ini juga diharapkan kedepan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumberdaya lebih optimal, serta pengembangan ekonomi lokal dalam rangka menekan kemiskinan dan mengurangi disparitas wilayah.

Sementara itu, Asisten II Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto mewakili gubernur saat membuka workshop tersebut menyampaikan, ini merupakan momentum untuk melakukan sharing dalam rangka penguatan kerjasama antar pemerintah provinsi dan pemerintah /kota se-Sulawesi Tengah.

“Kegiatan ini sebagai media untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, dan yang tentunya sejalan dengan visi misi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yakni ‘Gerak Cepat Menuju Yang Lebih Sejahterah dan Lebih Maju' serta melakukan sienergitas kerjasama pembangunan antar sekawasan di dalam provinsi Sulawesi Tengah dan diluar Sulawesi Tengah,” ujarnya.

BACA JUGA  Kenang Korban Pasca 5 Tahun Bencana, Pemkot Palu Ziarah dan Tabur Bunga

Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan workshop kerjasama ini. “Semoga pelaksanaan kegitan melahirkan gagasan cemerlang dan diterapkan semaksimal mungkin agar bisa mendorong proses percepatan pembangunan daerah menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahterah dan lebih maju,” tuturnya.

Workshop ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian Perundang-undangan DPRD Sulawesi Tengah Sitti Rahmawati, Kasubah Kajian dan Dokumentasi Hukum Hartati, Kasubag Humpro Nelly Muhriani, Tenaga ahli Bapemperda, narasumber workshop, dan OPD terkait dilingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.(*)