Madika, - Gubernur Sulteng diwakili Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penuntasan Penanganan Sulawesi Tengah. Rapat dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting pada Rabu 2 Februari 2022.

Rudi menjelaskan tujuan rakor dalam rangka menindaklanjuti instruksi Wakil Presiden (Wapres) RI terkait penuntasan penanganan gempa bumi, tsunami dan liquifaksi di Sulawesi Tengah saat rapat kerja di pada 6 Januari 2022.

Disebutkan, pada rapat kerja tersebut Wapres telah memberikan arahan agar BNPB segera menetapkan kawasan rawan di daerah ini. Kemudian segera menyelesaikan masalah klaim lahan di wilayah Tondo II, oleh Gubernur dan Walikota, sehingga pembangunan Hunian Tetap (Huntap) segera diteruskan.

“Target penyelesaian permasalahan II pada akhir Februari 2022, yang apabila tidak dapat diselesaikan maka akan direlokasi ke wilayah Pombewe secara keseluruhan,” ucapnya.

BACA JUGA  Pemprov Tingkatkan Pengetahuan Penilaian Koperasi

Selanjuitnya arahan Wapres meminta mempersiapkan relokasi di wilayah Pombewe oleh Kementerian PUPR. PUPR harus mempersiapkan wilayah Pombewe sebagai Huntap dengan prinsip Smart Village, yaitu tempat hunian yang juga mencakup fasilitas sosial masyarakat.

“Terkait dengan usulan Gubernur Sulawesi Tengah untuk dapat ditetapkannya perpanjangan Inpres Nomor 10 Tahun 2018 yang telah berakhir masa berlakunya di tahun 2020, akan ditindaklanjuti kepala BNPB dengan memuat larangan penghunian di zona merah, yang dikategorikan sebagai kawasan rawan ,” tandasnya. (JT)