Madika, Donggala – Kabupaten (Pemkab) Donggala menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp45 miliar pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 ini.

Kepala Badan (BAPENDA) , Muhammad Fahri menuturkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di sepakti bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 ini sebesar 45 miliar lebih.

“Untuk memenuhi target pad 45 miliar ini, sejumlah upaya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala, salah satunya yaitu mengajukan revisi terhadap perda nomor  tahun 2011 tentang pajak dan retribusi, dimana akan dimasukan pajak retribusi walet sebesar 2,5 sampai 5 persen setiap hasil pengolahan sarang wallet,”jelasnya, Jumat 25 Maret 2022.

BACA JUGA  Bawaslu Sulteng Temukan 10 Pelanggaran Netralitas ASN di Touna Selama 2023

Lanjutnya, Perda retribusi walet ini merupakan sebuah angin segar bagi peningkatan PAD Kabupaten Donggala, dimana selama ini PAD Kabupaten Donggala hanya beergantung pada perusahaan tambang galian c.

“Ditahun 2021 sumbangsi PAD dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala mencapai 6,8 persen, meskipun dalam kondisi pandemi Dinas Pendapatan Daerah Mampu Menggenjot PAD, dari sebelumnya sumbangsi PAD terhadap APBD Kabupaten Donggala hanya sebesar 4, 6 persen naik menjadi 6,8 persen ditahun 2021,”terangnya.

Saat ini, kata , tim penagih juga sudah melakukan sosialisasi kepada para petani walet yang ada di Kabupaten Donggala, sehingga ketika Perda selesai di revisi, maka tim sudah memilik dasar untuk menagih pajak kepada para petani wallet.

BACA JUGA  Pernah Tersandung Money Politik, Mantan Kader Hanura Gabung ke Demokrat

“Sementara itu realisasi PAD di tahun 2022 sudah mencapai enam miliar lebih yang berasal dari galian C, kami optimis target pad ditahun 2022 ini dapat terealisasi,”jelasnya.

Ia berharap sektor juga mendapat sentuhan yang baik dari daerah, sebab sektor dapat menjadi salah satu potensi sumber PAD yang besar, bahkan jika terkelola dengan baik dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan daerah. (*)