Madika, Palu- Provinsi mengingatkan Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menyadari pentingnya memiliki sertifikat halal. Ini sebagai bentuk perlindungan dan jaminan pangan berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014.

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi , Richard Arnaldo.

Hal tersebut disampaikan saat penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) Universitas Islam Negeri melalui Fakultas Syariah dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi melalui Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, baru-baru ini.

MoU tersbeut dalam hal pendampingan sertifikasi halal, dari proses pendaftaran hingga memperoleh sertifikat dan melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kegiatan turut dihadiri Pejabat , Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi , Kepala Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri dan Kepala Seksi Fasilitasi Industri.

BACA JUGA  Pelatihan Jurnalistik Humas Pemprov, Berikut Harapan Gubernur

Richard menyampaikan perkembangan produk pangan lokal saat ini menjadi salah satu faktor pentingnya keberadaan izin keamanan pangan agar dapat bersaing dengan produk lainnya secara nasional. Ditambahkan, dalam proses pengurusan sertifikasi halal erat kaitannya dengan izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan Nomor Induk Berusaha () yang tersedia melalui OSS.

“Karena pangan yang halal tentunya harus memenuhi unsur keamanan pangan, yakni aman dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia,” tandasnya. (*)