Madika, Palu- Pantia Khusus Palu, Donggala Sigi dan () Provinsi Sulawesi Tengah menyimpulkan bencana alam 28 September 2018 yang menerjang Padagimo merupakan bencana nasional. Karena itu, Pansus akan merekomendasikan benacana tersebut sebagai becana nasional.

Usulan itu dirumuskan seluruh anggota Pansus setelah melakukan berbagai upaya dan kunjungan selama mengawasi jalannya pemulihan pasca bencana. Luasnya area bencana dan besarnya korban jiwa serta materil, menjadi salah satu poin pertimbangan Pansus sehingga memutuskan bencana tersebut harus ditetapkan menjadi bencana nasional.

Jelang penyampaian rekomendasi dalam rapat paripurna nanti, menggelar rapat evaluasi atas kerja pansus, dilaksanakan di Baruga Kantor Sulawesi Tengah, Selasa 22 Desember 2020.

BACA JUGA  Reses di Baruga Talise, Rusman Ramli Serap Aspirasi Masyarakat dan Beri Bantuan

Rapat dipimpin langsung  Ketua , Budi Luhur Larengi dan sejumlah anggota diantaranya , Hj Wiwik Jumatul Rofiah, Pakamundi, Dr Alimuddin Paada Aminullah BK, Sonny Tandra dan Yahdi Basma, turut dihadirkan pula  tenaga ahli Ir Peter Barnabas MT dan Nasrun.

Rapat tersebut juga merekomendasikan kepastian  kepemilikan lahan untuk pembangunan  Hunian Tetap (Huntap) dalam waktu enam bulan sejak rekomendasi  ditetapkan. Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Palu melakukan konsolidasi  tanah di sebagai solusi  penyediaan lahan Huntap  satelit paling lambat waktu enam bulan.

Juga dirumuskan, BPN Provinsi Sulawesi Tengah  melakukan penataan  arsip pertanahan dan memastikan  status hukum atas lahan yang musnah  akibat bencana.

BACA JUGA  Kota Palu Peringati HPSN dengan Aksi Bersih Pantai

“Untuk memastikan siapa melakukan apa dan  kerja apa, perlu dibuat anatomi rekomendasi. Misalnya ke presiden, wapres, KSP, , walikota hingga pihak BPN, apa kerjanya harus jelas terurai dan sistematis,” ujar anggota Pansus, Alimuddin Paada.(win)