Madika, Palu- Pantia Khusus Palu, dan Moutong ( Padagimo) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyimpulkan bencana alam 28 September 2018 yang menerjang Padagimo merupakan bencana nasional. Karena itu, akan merekomendasikan benacana tersebut sebagai becana nasional.

Usulan itu dirumuskan seluruh anggota setelah melakukan berbagai upaya dan kunjungan selama mengawasi jalannya pemulihan pasca bencana. Luasnya area bencana dan besarnya korban jiwa serta materil, menjadi salah satu poin pertimbangan Pansus sehingga memutuskan bencana tersebut harus ditetapkan menjadi bencana nasional.

Jelang penyampaian rekomendasi dalam rapat paripurna nanti, Pansus Padagimo menggelar rapat evaluasi atas kerja pansus, dilaksanakan di Baruga Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Selasa 22 Desember 2020.

BACA JUGA  Diskominfo: Harus Komitmen Kelola SP4N-Lapor

Rapat dipimpin langsung  Ketua Pansus Padagimo, Budi Luhur Larengi dan sejumlah anggota diantaranya Elisa Bunga Allo, Hj Rofiah, Pakamundi, Dr Alimuddin Paada Aminullah BK, Sonny Tandra dan Yahdi Basma, turut dihadirkan pula  tenaga ahli Ir Peter Barnabas MT dan Nasrun.

Rapat tersebut juga merekomendasikan kepastian  kepemilikan lahan untuk pembangunan  Hunian Tetap () dalam waktu enam bulan sejak rekomendasi  ditetapkan. Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Palu melakukan konsolidasi  tanah di Kelurahan Petobo sebagai solusi  penyediaan lahan   satelit paling lambat waktu enam bulan.

Juga dirumuskan, BPN Provinsi Sulawesi Tengah  melakukan penataan  arsip pertanahan dan memastikan  status hukum atas lahan yang musnah  akibat bencana.

BACA JUGA  PKS Kota Palu Komitmen Jaga Kebahagiaan Rakyat di Pemilu 2024

“Untuk memastikan siapa melakukan apa dan  kerja apa, perlu dibuat anatomi rekomendasi. Misalnya ke presiden, wapres, KSP, gubernur, walikota hingga pihak BPN, apa kerjanya harus jelas terurai dan sistematis,” ujar anggota Pansus, Alimuddin Paada.(win)