Madika, Palu – Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, mendapat perhatian dari DPRD Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah yang juga anggota Komisi III DPRD Sulteng, Takwin S.Sos.I, menilai persoalan tersebut tidak dapat hanya dipandang sebagai urusan internal perusahaan.

Menurutnya, PHK dalam jumlah besar berpotensi berdampak terhadap pekerja, keluarga pekerja, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri.

Hal itu disampaikan Takwin saat ditemui pada Senin (10/8/2026).

“PHK dalam jumlah besar tentu menjadi perhatian kita bersama. Yang paling utama adalah memastikan seluruh hak pekerja dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Takwin.

BACA JUGA  Komisi IV DPRD Sulteng Minta Penjelasan PT IMIP Terkait Ledakan Tungku di Morowali

PT GNI diketahui melakukan penyesuaian tenaga kerja secara bertahap. Sejumlah laporan menyebut sekitar 1.900 pekerja terdampak dari total sekitar 6.325 karyawan perusahaan.

Langkah tersebut dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Namun, dalam klarifikasi resminya, PT GNI menyebut penyesuaian tenaga kerja dilakukan untuk menjaga keselamatan kerja dan keberlangsungan operasional perusahaan, terutama karena perusahaan tengah mempersiapkan perbaikan besar atau overhaul terhadap sejumlah tungku.

Perusahaan juga menyatakan pekerja terdampak akan mendapat kesempatan prioritas untuk kembali bekerja setelah operasional kembali normal.

Pemerintah Diminta Hadir

BACA JUGA  DPRD Sulteng Dapatkan Bimtek Peningkatan Kapasitas