Takwin Soroti Anggaran Gym Pemprov Sulteng di Tengah Efisiensi
Madika, Palu – Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Takwin, menyoroti alokasi anggaran pembelian alat olahraga (gym) oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang nilainya hampir setengah miliar atau sekitar Rp440 juta.
Saat dimintai tanggapan, Takwin mengaku telah mengecek langsung dokumen anggaran dan memastikan informasi tersebut benar.
“Valid (infonya),” ujarnya singkat saat ditemui beberapa waktu lalu.
Ia menyayangkan adanya alokasi anggaran tersebut di tengah kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah. Menurutnya, dari sisi urgensi, pengadaan alat gym perlu dipertimbangkan kembali.
“Kita bicara urgensi dulu. Okelah, kalau mungkin untuk menjaga kesehatan pejabat, ada olahraga yang lebih sehat dan murah. Jalan kaki atau jogging. Bicara soal hubungannya dengan masyarakat, saya agak sungkan jawabnya, tapi silakan teman-teman media jawab sendiri,” katanya.
Takwin meminta pemerintah provinsi lebih bijak dalam mengalokasikan belanja dalam APBD. Ia menilai masih banyak kebutuhan mendesak di masyarakat yang perlu diprioritaskan, terutama infrastruktur.
Sebagai anggota Komisi III, ia menyoroti kondisi jalan desa di Kecamatan Banawa Selatan yang rusak parah, serta jalan di Balaesang Tanjung yang dinilai masih memprihatinkan. Padahal, pembangunan jalan menjadi bagian dari program Gubernur, yakni Berani Lancar.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan abrasi pantai di Desa Lembasada yang membutuhkan penanganan segera.
“Ada juga abrasi pantai di Desa Lembasada. Semua itu butuh perhatian. Saya hanya berandai-andai saja, kalau anggaran 400 juta itu dipakai bangun bronjong atau tanggul laut (talut), insya Allah bisa untuk menahan ancaman abrasi,” ujarnya.
Di sisi lain, berdasarkan penelusuran, alokasi anggaran tersebut dinilai kontras dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah di berbagai sektor. Sejumlah pos anggaran bahkan mengalami pemangkasan signifikan.
Salah satu sumber menyebutkan, anggaran untuk kepala cabang dinas (kacabdis) dipangkas cukup besar, bahkan ada yang hanya mendapat alokasi monitoring dan evaluasi satu kali dalam setahun meski memiliki wilayah kerja yang luas.
Menanggapi hal tersebut, Takwin mengaku akan menelusuri lebih lanjut rincian anggaran dalam dokumen APBD.
“Saya juga bukan anggota Banggar, jadi belum terlalu detail pelototi anggaran. Tapi kalau teman-teman media sudah investigasi, biasanya sudah A1 (valid) itu. Tapi nanti saya coba cek dulu ya,” katanya.
Meski berada dalam koalisi pemerintahan, Takwin menegaskan kritik yang disampaikan merupakan bagian dari upaya konstruktif untuk menjaga arah kebijakan tetap sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami memberikan kritikan, itu justru bagian dari upaya kami untuk membantu Pak Gubernur dan Ibu Wagub agar berjalan pada rel yang semestinya. Kalau memang kurang pas, kita luruskan. Pokoknya jangan khawatir, PKS masih tetap bersama rakyat, tanpa harus meninggalkan etika dalam koalisi,” tandasnya.
